Gubernur Sulteng Janji Evaluasi Izin Tambang Usai Aksi Warga Loli Oge
PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menemui langsung aksi Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge, dan menyatakan komitmen ...
Tag: #KementerianESDM
Satgas PHL Parimo Sisir Tambang Emas Ilegal Sausu Torono–Tombi, Alat Berat Disembunyikan
PARIMO, theopini.id – Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (Satgas PHL) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menertibkan aktivitas tambang emas ...
Pemprov Sulteng Dorong WPR sebagai Solusi Tekan Pertambangan Ilegal
PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mendorong pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sebagai solusi strategis untuk menekan ...
FD-PNI Diserukan Jadi Blok Politik Daerah Penghasil Nikel
PALU, theopini.id — Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menyerukan agar Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) menjadi kekuatan politik ...
Pansus 53 WPR Belum Jalan, Fraksi Golkar Minta Penundaan
PARIMO, theopini.id – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, yang sebelumnya menjadi salah satu pengusul ...
Fraksi Perindo Dorong Pembentukan Pansus Polemik Usulan WP dan WPR
PARIMO, theopini.id — Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait ...
Revisi RTRW Parimo, Bupati Erwin Minta Wilayah Pertanian Tidak Tersentuh Tambang
PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menegaskan arah revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang ...
Masyarakat Adat Poboya Serahkan Rekomendasi WPR ke Kementerian ESDM
JAKARTA, theopini.id — Perjuangan panjang masyarakat dan kelembagaan adat Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk memperoleh pengakuan atas hak kelola ...
Bupati Parimo Minta DPRD Bentuk Pansus untuk Ungkap Dalang Penambahan Titik WPR
PARIMO, theopini.id — Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Erwin Burase meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Panitia ...
