the OPINI

Tag: #KPKRI

  • KPK Gelar Bimtek Peningkatan Kapabilitas Pemberantasan Korupsi

    KPK Gelar Bimtek Peningkatan Kapabilitas Pemberantasan Korupsi

    PALU, theopini.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan Kapabilitas dalam pemberantasan korupsi, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 7 Juni 2024.

    Bimtek ini, mengusung tema “Bersama Mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah Bebas Dari Korupsi”.

    Baca Juga: KPK-Polri Jalin Kerja Sama Bersinergi Berantas Korupsi

    “KPK menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang membentuk strategi trisula dalam pemberantasan korupsi, yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan,” kata Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting.

    Ia menjelaskan, amanat undang-undang juga mensyaratkan pemberantasan korupsi akan semakin efektif, apabila melibatkan peran serta masyarakat.

    “Hari ini, kami berada di Kota Palu untuk melaksanakan undang-undang tersebut,” imbuhnya.

    Melalui Bimtek ini, ia berharap masyarakat mampu memahami korupsi dan dampaknya, serta secara bersama-sama memberantas Korupsi.

    Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, M. Sadly Lesnusa mengatakan, peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

    Untuk itu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga anti korupsi serta seluruh elemen masyarakat.

    “Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta membangun mekanisme transparansi, dan akuntabilitas guna mencegah terjadinya korupsi,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi, dan mengontrol kinerja pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

    Sebab, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci, dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

    Baca Juga: Cegah Korupsi, KPK Monitoring Pelaksanaan APBD Parimo

    Dia berharap Bimtek ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran aktif dalam mencegahnya.

    “Semoga dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat, kita dapat membangun Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daerah yang bersih, transparan, serta bebas dari korupsi,” pungkasnya.

  • Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Parimo Jadi Pilot Project KPK

    Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Parimo Jadi Pilot Project KPK

    PARIMO, theopini.id – Paket rehabilitasi jaringan irigasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjadi pilot project Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Dari 10 pilot project KPK, empat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Parimo, di antaranya dua paket di Bidang Bina Marga, dan dua paket di Bidang Sumber Daya Air (SDA),” ungkap Kepala Bidang SDA, Muhammad Zubair, di Parigi, Rabu, 2 Agustus 2023.

    Baca Juga: Penetapan Status 4 Daerah Irigasi di Parimo Terkendala Revisi Regulasi

    Dia mengatakan, paket rehabilitasi yang telah dikerjakan itu, yakni Daerah Irigasi (DI) Tindaki, di Desa Tanalanto, Kecamatan Torue, dengan progress pekerjaan mencapai 25 persen.

    Berdasarkan evaluasi, kata dia, progress pekerjaan DI Tindaki, melampaui 16 persen terget yang ditetapkan.

    “Kegiatan kami dapat apresiasi yang baik, khususnya untuk DI Tindaki. Progress lumayan bagus, berarti ada deviasi plus, sekitar sembilan persen,” ungkapnya.

    Selanjutnya, DI Towera, di Desa Towera, Kecamatan Siniu, dengan progress pekerjaan mencapai 30 persen lebih.

    Ia mengaku, progress DI Towera memang tak sesuai target, namun masih dibatas kewajaran.

    Zubair menyebut, Dinas PUPRP Parimo telah berupaya mengejar ketertinggalan itu, dengan mengundang pihak pelaksana untuk melaksanakan rapat evaluasi.

    “Target progress seharusnya 33,8 persen. Makanya, kami meminta pihak pelaksana untuk menambah tenaga, supaya bisa mengejar ketertinggalan,” tukasnya.

    Dia menambahkan, anggaran yang dialokasikan untuk paket rehabilitasi jaringan DI Tindaki, sebesar Rp1.158.175.000,-, dan DI Towera sebesar Rp1.024.084.000,-.

    Baca Juga: Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Bendungan dan Irigasi

    Sesuai dokumen kontrak, lanjutnya, kedua paket rehabilitasi jaringan irigasi itu, harus selesai pada November 2023.

    “Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kami optimis pekerjaannya selesai sesuai kontrak, karena progress pekerjaan sangat baik,” pungkasnya.

  • Cegah Korupsi, KPK Monitoring Pelaksanaan APBD Parimo

    Cegah Korupsi, KPK Monitoring Pelaksanaan APBD Parimo

    PARIMO, theopini.id – Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berkunjung ke Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, untuk memonitoring pelaksanaan APBD, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

    “Kita di sini dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, KPK RI, Basuki Haryono, di Parigi, Senin, 31 Juli 2023.

    Baca Juga: OTT Bupati Meranti, Bukti Komitmen Ketua KPK Berantas Korupsi

    Menurutnya, tindakan pencegahan korupsi tersebut, diamankan dalam Undang-undangan nomor 19 tahun 2019, sekaitan dengan enam tugas dan kewenangan KPK, salah satunya mengedepankan pencegahan korupsi.

    Dalam diskudi yang berlangsung bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Parimo, kata dia, KPK memberikan pemahaman dan edukasi tentang beberapa modus korupsi.

    Di antaranya, tahapan penyusunan dan pembahan APBD, serta pembagian jatah anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) kepada anggota legislatif.

    “Sebelum melakukan pertemuan bersama anggota legislative ini, kami sudah melakukan audiance dan koordinasi dengan Pemda Parimo, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.

    Baca Juga: Pemda Sigi Ikuti Webinar Bincang STRANAS PK Bersama KPK

    Terkait permasalahan tahapan APBD, kata dia, ekseskutif dan legislative telah diperingatkan dengan surat edaran KPK, nomor 8 tahun 2021, yang menekankan pelaksanaan penetapan APBD harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

    “Ini salah satu bentuk koordinasi kami bersama legislatif sebagai Satgas Pencegahan,” pungkasnya.

  • Ketua KPK Apresiasi PUPR yang Sejak Lama Bangun Budaya Integritas

    Ketua KPK Apresiasi PUPR yang Sejak Lama Bangun Budaya Integritas

    JAKARTA, theopini.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah mengupayakan membangun budaya integritas sejak lama. Sebab, siapapun dapat terlibat korupsi karena adanya kekuasaan, kesempatan, dan kurangnya integritas.

    “Saya menghargai betul adanya kegiatan pembangunan budaya integritas ini, karena perempuan berperan cukup penting dalam mencegah korupsi,” kata Firli, saat menghadiri kegiatan Internalisasi Penguatan Peran Perempuan (Isteri Pejabat) dalam Pembangunan Budaya Integritas Angkatan 7, di Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.

    Baca Juga: OTT Bupati Meranti, Bukti Komitmen Ketua KPK Berantas Korupsi

    Menurutnya, pemberantasan korupsi oleh KPK diawali dengan edukasi, pencegahan dan upaya terakhirnya, yaitu penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera.

    “Dan Bapak/ Ibu sekalian sudah memberikan peran melalui public participation dalam mendukung KPK, sehingga harapannya kita semua dapat membentuk budaya antikorupsi,” jelasnya.

    Dia juga mengatakan, bahwa penanaman nilai-nilai integritas dimulai dari keluarga. Bahkan, peran Ibu juga sangat penting dalam membangun keluarga antikorupsi.

    “Dimulai dari sebuah keluarga lah, ruh antikorupsi yang senantiasa menyiratkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, moral dan etika diembuskan ke penjuru kalbu setiap individu yang menjadi bagian dalam keluarga, untuk membentuk karakter keluarga antikorupsi,” jelasnya.

    Terakhir, Firli juga berpesan kepada seluruh insan PUPR, terutama para Ibu yang hadir untuk selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki.

    “Sekecil apapun nominal uang, akan cukup jika digunakan untuk kebutuhan hidup. Tetapi sebesar apapun nominal uang, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup,” pesan Firli.

    Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR terus berupaya untuk melakukan kegiatan pencegahan korupsi. Salah satunya melalui kegiatan pembangunan budaya integritas yang diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR.

    “Terima kasih kepada DWP karena sejak 2019 terus melakukan kegiatan pembangunan budaya integritas. Mudah-mudahan insan PUPR beserta para pendampingnya selalu diberikan ketangguhan dalam menghindari perilaku korupsi,” kata dia.

    Kementerian PUPR yang diamanahi anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur nasional sekitar Rp125 T per tahun, tentu memiliki godaan dan peluang yang juga besar untuk korupsi.

    “Tanggung jawab suami Ibu sekalian dalam membelanjakan anggaran ratusan M tentu tidak gampang. Banyak godaan dari dalam dan luar. Itu juga bukan uang pribadi kita, tetapi uang negara. Dan tugas kita membelanjakannya tanpa reward,” tambah Menteri Basuki.

    Baca Juga: Laporkan KPK, Ombudsman Layangkan Surat ke Presiden dan DPR

    Menteri Basuki juga berpesan kepada para Ibu yang hadir untuk selalu mendoakan dan mendampingi suaminya dalam bertugas.

    “Mohon dampingi terus suaminya. Jangan sampai ada keluarga kita yang menyalahi kewenangan sehingga berbuat tercela dalam membelanjakan uang negara yang dipercayakan kepada kita semua” pesan Menteri Basuki.