PALU, theopini.id – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menyoroti masih rendahnya realisasi anggaran belanja daerah pada 2023.
“Belanja daerah ini, harus kita dorong. Ini mengakibatkan uang menumpuk dibendahara umum. Sehingga, konsumsi masyarakat tersendat, karena APBD kita lambat,” kata Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Sonny Tandra, dalam rapat kerja badan anggaran, Senin, 21 Agustus 2023.
Baca Juga: DPRD Sulteng Sahkan Lima Raperda Usulan Pemprov
Ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera merealisasikan anggaran tersebut, khususnya pada belanja modal, hibah, serta barang dan jasa.
Berdasarkan data, rendahnya realisasi belanja tahun ini, juga disebabkan masih banyak proyek infrastuktur yang belum dilelang.
“Kalau kita sudah setujui APBD perubahan ini, akan menumpuk di pengujung tahun,” ujarnya.
Kekhawatir akan terjadi akumulasi besaran belanja di penghujung tahun, bahkan mengakibatkan beberapa OPD mengaku tidak mau menerima pekerjaan fisik pada perubahan APBD 2023.
Hal itu, lanjut Sonny, tidak semestinya terjadi, bila OPD mempunyai perencanaan yang baik dalam pelaksanaan realisasi pada APBD murni.
Salah satu OPD yang menolak, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal, bencana alam bisa terjadi kapan saja.
“Namun mereka sudah menyatakan menolak belanja yang berkaitan dengan fisik,” kata dia.
Baca Juga: Cegah Korupsi, KPK Monitoring Pelaksanaan APBD Parimo
Ia memastikan penolakan belanja akan menimbulkan berbagai permasalah di tengah-tengah masyarakat. Mengingat saat ini, sedang terjadi fenomena El Nino.
“Ini perlu kita dorong bersama, jangan sampai OPD tidak mau menerima APBD, karena kesalahan perencanaan. Ini bukan kesalahan DPRD,” pungkasnya.
Komentar