PALU, theopini.id – Ratusan supir yang tergabung dalam Persatuan Dump Truck Pasigala Sulawesi Tengah (PDTS) mengelar aksi unjuk rasa di depan Kontor Wali Kota Palu, Senin, 8 Januari 2023.
PDTS menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengontrol setiap SPBU, menghapus premanisme, mengatur kembali waktu tutup pengisian BBM yang tidak menentu, dan sistem barcode dari 200 liter menjadi 100 liter per unit.
Baca Juga: Komisi III DPR RI: Erfaldi Tertembak 150 Meter dari Lokasi Unjuk Rasa
Selain itu, masa aksi juga meminta Pemkot Palu tidak membenarkan truck sampah menggunakan solar subsidi, serta mencabut Keputusan Walikota Nomor: 500.10.8/4504/EKONOMI/2023.
“Kami berharap pak Wali Kota Palu Hadianto Rasyid segera mendapatkan solusi terkait empat tuntutan kami itu,” ungkap Wakil Ketua PDTS, Pither.
Ia mengancam, akan menggelar unjuk rasa dengan masa aksi yang lebih besar, bila dalam bebrapa hari ini Walikota Palu belum menuntaskan beberapa tuntun mereka.
Menanggapi tuntutan itu, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menjelaskan wewenang pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dilakukan pihak Pertamina bersama Hiswana Migas, bukan Pemkot.
“Kalau kemudian Pertamina ingin memastikan pengisian SPBU benar, berjalan dengan lancar tidak ada permainan, silakan berkordinasi dengan pihak Kepolisian. Kami Pemkot Palu hanya mengatur di pintu masuk saja, kami tidak punya kewenagan untuk mengatur sampai di dalam,” katanya.
Namun, ia berjanji akan berkordinasi dengan Kapolresta Palu agar personelnya melakukan penjagaan di setiap SPBU, saat waktu pengisian BBM.
Baca Juga: Hasil Visum Bocah yang Dibunuh di Palu, Tidak Ada Tanda Kekerasan Seksual
Selain itu, Pemkot Palu segera melakukan rapat evaluasi bersama pihak yang berwenang terkait dengan beberapa tuntutan tersebut.
“Mohon bersabar, kasih waktu saya 3 atau satu minggu untuk menuntaskan semua masalah terkait beberapa tuntutan anda,” pungkasnya.
