JAKARTA, theopini.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan, sebanyak 339 desa di Indonesia telah menembus pasar internasional melalui program Desa Ekspor dengan tujuan 59 negara.
“Desa sudah bisa langsung ekspor ke luar negeri. Sudah ada 339 Desa Ekspor dengan 59 negara tujuan ekspor,” kata Yandri Susanto saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 10 Juni 2026.
Selain mendorong Desa Ekspor, pemerintah juga terus memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.
Menurut Yandri, saat ini terdapat 47.077 BUMDesa yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan ketahanan pangan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 833 BUMDesa telah menjadi penyalur bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melayani 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, 33 BUMDesa juga telah berperan sebagai pengelola SPPG.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae itu, Yandri turut memaparkan kondisi pembangunan desa di Indonesia.
Ia menyebut, masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal. Selain itu, sebanyak 5.758 desa masih belum terjangkau jaringan listrik PLN.
“Saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal, serta 5.758 desa yang belum terakses jaringan listrik PLN,” ujarnya.
Desa-desa tersebut, tersebar di 30 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal. Sementara angka kemiskinan di wilayah perdesaan masih berada pada level 10,72 persen.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Kemendes PDT menerapkan pendekatan Octahelix dengan melibatkan perguruan tinggi, sektor swasta, BUMN, lembaga negara hingga mitra internasional.
“Kami menyadari menyelesaikan persoalan desa tidak cukup hanya mengandalkan APBN, harus menggandeng kalangan lain karena harus mengurus 75.266 desa di Indonesia,” kata Yandri.
Ia juga melaporkan jumlah desa mandiri terus mengalami peningkatan. Pada 2024, jumlah desa mandiri tercatat mencapai 17.203 desa atau meningkat 4,38 persen dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, jumlah desa maju kini mencapai 23.579 desa, sementara jumlah desa berkembang menurun menjadi 21.813 desa.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri mengusulkan kebutuhan anggaran Kemendes PDT pada 2027 sebesar Rp5,51 triliun.
Namun pagu indikatif yang diberikan saat ini baru mencapai Rp1,78 triliun sehingga masih terdapat selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp3,72 triliun.
Komisi V DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan anggaran tersebut, guna mempercepat pembangunan desa, daerah tertinggal, serta pengembangan ekonomi desa melalui revitalisasi BUMDesa.
Baca berita lainnya di Google News
