JAKARTA, theopini.id – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), memfokuskan upaya percepatan pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal di 30 kabupaten prioritas yang menjadi penyumbang terbesar ketertinggalan desa di Indonesia.
Langkah tersebut, dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang digelar di Kantor Staf Kepresidenan, Senin, 8 Juni 2026.
“Nah, 6.000 desa berada di 30 kabupaten ini, jadi totalnya hampir 75 persen. Jadi jika ini bisa diselesaikan maka daerah tertinggal insyaallah bisa diselesaikan,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 30 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal. Di wilayah tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan mendasar, mulai dari belum tersedianya akses listrik, jaringan telekomunikasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga akses air bersih.
Ia menyebut, sedikitnya sekitar 5.000 desa masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar yang menjadi hambatan utama percepatan pembangunan desa.
“Ini perlu dilakukan karena ada Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Mendes Yandri menegaskan penyelesaian persoalan di wilayah 3T tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.
Diperlukan kolaborasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, hingga negara donor agar target pengentasan daerah tertinggal dapat tercapai pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keberhasilan membenahi 30 kabupaten prioritas tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal secara nasional yang saat ini mencapai sekitar 9.300 desa.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi riil daerah tertinggal serta berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Hal-hal ini yang harus kita pecahkan dan akan saya laporkan ke Presiden,” kata Dudung.
Ia menilai berbagai tantangan di wilayah 3T, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, memerlukan langkah strategis serta dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah dari wilayah 3T juga direncanakan mendapat kesempatan untuk bertemu Presiden, guna menyampaikan kondisi dan kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan nasional.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dan turut dihadiri Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, pejabat tinggi Kantor Staf Kepresidenan, serta perwakilan kepala daerah dari wilayah 3T.
Baca berita lainnya di Google News
