PARIMO, theopini.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Demokrat yang saling bersitegang akhirnya berdamai, usai dimediasi Bawaslu Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Jum’at, 15 Maret 2024.
Mediasi yang dilaksanakan Bawaslu tersebut, menindaklanjuti pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari DPC Partai Demokrat Parimo, dengan nomor register: 001/PS.REG/72.7208/III/2024.
Baca Juga: KPU Parimo Siap Hadapi Gugatan Sengketa Partai Demokrat
Dasar pengajuan sengketa, yakni sanksi KPU berupa tidak ditetapkannya calon terpilih hasil Pemilu yang diusung Partai Demokrat, karena belum memasukkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2024 hingga batas waktu yang ditentukan.
Dalam mediasi tersebut, KPU akhirnya membatalkan sanksinya terhadap DPC Partai Demokrat. Padahal, pada hari pertama, Kamis, 14 Maret 2024, penjelasan DPC Partai Demokrat sebagai pemohon, dihadiri sekretaris DPC, Aslan Laeho, SH serta didampingi dua kuasa hukum sebagai pendamping pemohon, yakni Harun dan Hasbar, belum dapat diterima.
KPU masih bersikukuh dengan keputusannya, yang dituangkan Surat Keputusan (SK) nomor 986 Tahun 2024, tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Parimo, yang tidak menyampaikan LPPDK, diterbitkan pada 6 Maret 2024.
Kemudian, pada proses mediasi hari kedua, Jum’at, 15 Maret 2024, yang sejak awal dipimpin Ketua Bawaslu Parimo, Muhammad Rizal bertindak sebagai Ketua Majelis, didampingi dua anggotanya, yakni Muhammad Ja’far dan Jayadin, penjelasan pemohon diterima KPU Parimo.
Pemohon dalam proses mediasi tersebut, menjelaskan alasan keterlambatan LPPDK bukan karena unsur kesengajaan, melainkan kondisi force majeure, yakni koneksi jaringan internet bermasalah pada saat menginput data melalui aplikasi SIKADEKA yang di luar kendali pemohon. Sehingga terjadi keterlambatan selama enam menit 20 detik.
Baca Juga: Partai Demokrat Gugat KPU, Buntut Sanksi Keterlambatan LPPDK
Atas kesepakatan tersebut, Bawaslu Parimo pun memutuskan, memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut.
Selain itu, memerintahkan KPU Parimo untuk melaksanakan putusan itu, paling lama tiga hari kerja terhitung sejak dibacakan.
