SIGI, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pencanangan dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, adalah upaya yang dilakukan Pemda Sigi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sigi, Nuim Hayat, saat memimpin Rakor di Desa Bora, Kamis, 14 November 2024.
Baca Juga: Pesantren Diminta Tak Gadaikan Independen Demi Pertahankan Operasional
Ia mengatakan, tujuan dari inisiatif ini untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Di Kabupaten Sigi, kata dia, komitmen terhadap pembangunan zona integrasi ini, telah ditunjukkan melalui berbagai inisiatif serta kegiatan.
“Pencanangan ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sigi melalui berbagai reformasi birokrasi,” ujarnya.
Pembangunan zona integritas, kata dia, merupakan langkah strategis untuk menanggulangi praktik korupsi dan meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah.
Dalam hal ini, seluruh perangkat daerah dan instansi di Kabupaten Sigi diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bebas dari korupsi, dan memiliki standar pelayanan publik tinggi.
“Pemda Sigi terus berkomitmen, untuk memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan tanpa biaya tambahan yang tidak sah,” tukasnya.
Baca Juga: Kemenkumham Sulteng Dukung Upaya Rutan Donggala Raih Predikat WBK
Selain itu, Sekda Nuim juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pejabat pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Melalui koordinasi dan komitmen bersama, diharapkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, tercipta birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat dengan optimal.
