PALU, theopini.id – Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo menekankan, Pembangunan Rendah Karbo (PRK) merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aksi perubahan iklim.
“PRK, tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRS), tetapi juga bertujuan untuk meminimalkan eksploitasi sumber daya alam, guna menjamin keberlanjutan kehidupan manusia,” ungkap Christina Shandra Tobondo, dalam Sosialsasi Penyelarasan Target Indikator Utama Pembangunan RPJPD Sulawesi Tengah 2025-2045, untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, di Palu, Selasa, 3 Desember 2024.
Baca Juga: Tingkat Nilai SAKIP, Bappeda Sulteng Gelar Rapat Teknis
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah juga berkomitmen terhadap penurunan emisi gas rumah kaca menuju pembangunan berkelanjutan.
Dalam RPJPD 2025-2045, Sulawesi Tengah telah menetapkan target ambisius untuk mencapai penurunan emisi GRK, menuju net zero emission.
Penyesuaian ini, sejalan dengan arahan RPJPN Nasional dan visi Indonesia Emas 2045. Indikator utamanya, ialah penurunan intensitas emisi GRK, dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Berdasarkan data, emisi netto Sulawesi Tengah pada 2023 tercatat sebesar 31,3 juta ton CO2e, turun 10,69 persen dibandingkan baseline emisi sebesar 36,99 juta ton CO2e.
“Target ini, direncanakan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga 2045,” ujarnya.
Menurutnya, penyelarasan indikator pembangunan adalah langkah fundamental, agar target penurunan emisi GRK dapat dicapai secara konsisten.
Berbagai sektor menjadi fokus intervensi, termasuk pertanian ramah lingkungan, sektor energi, kehutanan, limbah domestik, dan peningkatan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim.
Dalam aplikasi AKSARA yang dikelola Bappenas, Sulawesi Tengah telah melaporkan 719 aksi mitigasi dari 2010 hingga 2023, dengan potensi penurunan emisi mencapai 17,82 persen dari baseline.
Kegiatan sosialisasi ini, kata dia, juga menyoroti perlunya penguatan kebijakan dan strategi di tingkat kabupaten/kota, untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
Baca Juga: Bappeda Sulteng Gelar Rakor Peningkatan Peran Pendamping Profesional Desa
Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan indikator penurunan emisi GRK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, dan panjang, termasuk penganggaran dalam APBD.
“Melalui langkah-langkah terukur dan dukungan dari semua pihak, kami optimis Sulawesi Tengah dapat menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
