PARIMO, theopini.id – Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Suardi akan melaporkan maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ke Presiden Prabowo Subianto.
“Jika ini (PETI) tidak ada solusi dari berbagai cara yang dilakukan di tingkat lapangan, maka saya akan melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pertanian (Mentan),” tegas Suardi dalam keterangan resminya, Sabtu, 1 Februari 2024.
Baca Juga: Marak PETI di Parimo, Dinas TPH Sulteng: Sektor Pertanian Sangat Dirugikan
Ia mengatakan, persoalan maraknya aktivitas PETI yang berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Parimo, juga akan dilaporkan ke KTNA Provinsi Sulawesi Tengah dan pusat hingga DPR RI lewat Komisi IV.
Menurutnya, Kabupaten Parimo sebagai sentral produksi beras di Sulawesi Tengah terancam tinggal nama, jika PETI dibiarkan merusak sumber air irigasi.
Apalagi, pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten setiap tahun mengelontorkan dana miliaran rupiah, untuk melakukan perbaikan irigasi.
Ia menilai, pihak lain sekan dibiar melakukan perusakan dengan keberadaan PETI di beberapa titik di Kabupaten Parimo.
“Bagaimana dengan program Presiden Prabowo terkait Swasembada Pangan? Bagaimana dengan Perda LP2B, yang melindungi 27 hektar lahan pertanian di Parimo?,” tanya Suardi.
Olehnya, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mencegah kerusakan alam dan fungsi irigasi, dengan melakukan penertiban aktivitas tambang emas ilegal.
Baca Juga: Produksi Padi Dikhawatirkan Anjlok Akibat Dampak Tambang Ilegal
Anggota DPRD Sulawesi Tengah ini, juga memastikan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), membahas maraknya PETI dan munculnya koperasi yang mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Parimo.
“IPR ini, muncul mendahului revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Parimo. Olehnya, kami berencana menggelar RDP untuk mempertanyakan hal itu,” jelasnya.
