PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menyambut baik rekomendasi DPRD atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 yang telah disampaikan Gubernur H Anwar Hafid pada 27 Maret 2025.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Arus Abdul Karim pada Rabu siang, 21 Mei 2025, terdapat sejumlah rekomendasi penting dari hasil pembahasan Pansus LKPJ yang diketuai Sonny Tandra.
Baca Juga: Akomodir WPR, Revisi Perda RTRW Parimo Mulai Dibahas
Dalam laporan hasil pembahasan yang dibacakan Juru Bicara, Rahmawati M Nur, Pansus LKPj menyoroti pengelolaan anggaran, tata kelola aset daerah, optimalisasi BUMD, peningkatan kualitas belanja publik hingga urgensi pemerataan pendidikan dan percepatan layanan kesehatan.
Dalam laporan Pansus, kinerja Pemprov Sulawesi Tengah pada 2024 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp5,56 triliun dari target Rp6,03 triliun atau 92,15 persen.
Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,12 triliun yang realisasi hingga 93,94 persen. Namun, pansus menggarisbawahi perlunya optimalisasi beberapa sektor yang belum optimal.
“Seperti pengelolaan kekayaan daerah yang kontribusinya baru mencapai 24,16%,” ujarnya.
Salah satu perhatian Pansus pada sektor pendidikan, tertuju pada pembangunan SMK Negeri 1 Luwuk yang belum selesai hingga batas waktu pembangunan.
Pansus juga menyoroti belum optimalnya layanan RSUD provinsi, sebagai rumah sakit rujukan utama serta tingginya angka penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan hingga lebih dari 700 ribu jiwa.
Rekomendasi konkret pun dilayangkan, termasuk percepatan reformasi BUMD untuk mengelola kekayaan daerah, perbaikan format LKPj yang diisi OPD agar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2024, dan sinkronisasi perencanaan anggaran berbasis program hasil.
Menanggapi itu, Wagub dr Reny A Lamadjido menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang mendalam atas kerja pengawasan legislatif, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan akuntabel, transparan dan partisipatif di Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan, komitmen penuh jajaran eksekutif untuk menjadikan rekomendasi Pansus sebagai bahan perbaikan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
“Saya memohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dan hubungan koordinasi yang dijalankan,” imbuhnya.
Baca Juga: Tujuh Perumahan Serahkan PSU, Munafri: Melindungi Aset Pemkot Makassar
Ia pun berharap, kolaborasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif terus dipertahankan sebagai kunci utama mendorong keberlanjutan pembangunan Sulawesi Yengah, dengan aktualisasi program BERANI.
“Tiada kata berhenti untuk berani mewujudkan Sulawesi Tengah maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.
