PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menegaskan pentingnya menjaga kemitraan antara eksekutif dan legislatif, dalam setiap tahapan penyusunan anggaran.
Hal ini, disampaikan Wakil Gubernur (Wagub), dr Reny A. Lamadjido saat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian laporan realisasi APBD Semester I serta pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 29 Juli 2025.
Baca Juga: Kemendagri Dorong Fleksibilitas Anggaran dengan Prinsip Efektivitas dan Dampak Ekonomi
“Semangat kemitraan dan sinergitas ini kami harapkan dapat terus terjaga, sehingga menjadi modal utama untuk membangun Provinsi Sulawesi Tengah, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang,” ujar Wagub Reny.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan terhadap dokumen anggaran.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD yang telah memberikan perhatian berupa saran, kritik, dan ide-ide yang membangun terhadap berbagai program dan kegiatan yang termuat dalam rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan P-PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini,” ungkapnya.
Rapat tersebut, menghasilkan kesepakatan terkait sejumlah poin penting dalam penyusunan perubahan APBD 2025, yaitu:
- Pendapatan Daerah sebesar Rp5.754.681.666.575,00;
- Belanja Daerah sebesar Rp5.883.198.093.460,29;
- Pembiayaan Daerah sebesar Rp128.516.426.885,29.
Nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD mengenai perubahan KUA dan P-PPAS, akan menjadi pedoman penyusunan Nota Keuangan serta Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.
Wagub Reny berharap, proses pembahasan lanjutan dapat berjalan efektif, inklusif, dan tetap berpihak pada kepentingan publik.
“Saya berharap pembahasan rancangan perubahan APBD Tahun 2025 mendatang dapat berjalan lancar dengan dukungan dari semua pihak, sehingga kepentingan rakyat dapat dilayani secara maksimal,” harapnya.
Baca Juga: Kemenkumham Realisasikan Anggaran 97,16% pada 2023
Ia juga mengimbau seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut serta secara aktif dan cepat tanggap, dalam setiap tahapan penyusunan perubahan anggaran.
“Ikhtiar yang maksimal dan dukungan yang responsif akan sangat dibutuhkan dalam tahapan implementasi nantinya. Semoga dengan doa dan usaha kita semua, Sulawesi Tengah semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar