JAKARTA, theopini.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Erwin Burase, memimpin audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), di Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo mengajukan program Gerakan Membangun dari Desa (Gerbang Desa) sebagai strategi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan wilayah tertinggal.
Rombongan dari Parimo turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Zulfinasran, Plt Kepala Dinas Sosial Try Nugrah Adiyarta, serta unsur legislatif DPRD Parimo.
Baca Juga: Kemensos Tekankan Pemberdayaan bukan Sekadar Perlindungan Sosial
Dari pihak Kemensos, audiensi diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, didampingi jajaran pejabat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Pemberdayaan Sosial, serta unit kerja lainnya.
Bupati Erwin menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Parigi Moutong masih berada di angka 14,2% per 2024, di atas rata-rata nasional. Ia juga menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah dan keterbatasan akses layanan dasar di Komunitas Adat Terpencil (KAT). Selain itu, kondisi geografis yang rawan bencana turut menghambat distribusi bantuan saat terjadi krisis.
Dalam forum tersebut, lima usulan prioritas disampaikan kepada Kemensos:
- Perluasan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk 72.475 jiwa masyarakat miskin.
- Pendirian Sekolah Rakyat di atas lahan 19,5 hektare bagi anak-anak yang tidak bersekolah.
- Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu sebagai pusat layanan dan pemberdayaan warga prasejahtera.
- Penguatan dua titik Lumbung Sosial di kawasan rawan bencana.
- Program pemberdayaan KAT, termasuk pelatihan, pembangunan rumah, dan infrastruktur lokal.
Wamen Sosial Agus Jabo menyambut positif usulan tersebut. Ia menyebutnya sebagai bentuk inovasi lokal berbasis desa.
Ia menyatakan, akan memproses usulan melalui tahapan regulasi, termasuk validasi data PBI, tinjauan teknis lahan, dan penyusunan nota kesepahaman lintas kementerian.
Kemensos juga akan mendorong integrasi data, melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Baca Juga: Sinergi dengan BNN, Kemensos Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika
Jika disetujui, Gerbang Desa berpotensi menjadi model pembangunan sosial terintegrasi bagi wilayah tertinggal di Indonesia.
Pemda Parimo juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Kementerian Desa, Kemendikbudristek, dan BNPB guna mendukung implementasi lintas sektor.
“Kami tidak datang membawa proposal, tapi harapan ribuan warga desa yang ingin keluar dari ketertinggalan,” ujar Bupati Erwin dalam forum tersebut.
Baca berita lainnya di Google News
