DPRD Parimo Minta Pemda Libatkan Warga dalam Wacana Pengusulan WPR Palasa

PARIMO, theopini.id — Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo) dari Fraksi NasDem, Rusno Tandriono, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) berhati-hati merespons wacana pengusulan Kecamatan Palasa sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses perencanaan kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka.

Baca Juga: Adnyana Wirawan: DPRD Parimo Perlu Bentuk Pansus Aset Daerah

“Kami menolak keras wilayah Palasa dijadikan tambang rakyat. Ini bukan sekadar soal izin atau legalitas, tetapi menyangkut masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Rusno saat ditemui di Parigi, Senin, 4 Agustus 2025.

Ia menilai wacana penetapan WPR di Palasa hanya mengedepankan kepentingan ekonomi jangka pendek, namun mengorbankan kelestarian alam dan ruang hidup warga.

Rusno juga menyoroti potensi konflik sosial dan kerusakan ekologis jika pemerintah membuka WPR tanpa kajian komprehensif dan konsultasi publik yang memadai.

“Mayoritas warga Palasa hidup dari pertanian, perkebunan, dan perikanan yang justru bisa terdampak langsung oleh aktivitas tambang,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah seharusnya fokus memperkuat sektor-sektor produktif yang sudah menopang ekonomi masyarakat. Menurutnya, pertanian, UMKM, dan perikanan jauh lebih berkelanjutan dibandingkan pertambangan yang sarat risiko.

“Penetapan WPR bukan sekadar keputusan administratif, tapi kebijakan strategis yang berdampak jangka panjang terhadap lingkungan dan stabilitas sosial,” ujarnya.

Rusno menambahkan, pihaknya di DPRD akan mengawal isu ini dan menolak setiap upaya memasukkan Palasa ke dalam peta WPR tanpa persetujuan masyarakat.

“Kebijakan ini harus berpihak pada rakyat, bukan investor,” tegasnya.

Baca Juga: Pansus DPRD Parimo Temukan Proyek Tak Sesuai Ketentuan dan Pelanggaran Keuangan

Penolakan terhadap wacana WPR di Palasa juga datang dari tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan yang mengkhawatirkan dampak tambang terhadap sungai, hutan, dan kualitas tanah.

“Kita perlu mendengar suara mereka yang hidup dari dan bersama alam. Jangan ulangi kesalahan di daerah lain yang rusak akibat tambang,” pungkasnya.

Baca berita lainnya di Google News