Pemda Diminta Prioritaskan Pembangunan SDM untuk Manfaatkan Bonus Demografi

JAKARTA, theopini.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran penting dalam memanfaatkan momentum bonus demografi, melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

“Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Jakarta, Selasa, 16 September 2025.

Baca Juga: Wamendagri Bima: Penerapan Otonomi Daerah Harus Berpihak pada Keadilan Sosial

Ia menyebut, Indonesia memiliki tiga modal besar menuju negara maju: angkatan kerja yang besar, kekayaan sumber daya alam, dan bentangan wilayah yang luas.

Namun, ia menegaskan faktor penentu utama tetaplah kualitas SDM, terutama generasi muda yang produktif, sehat, terdidik, dan terampil.

“Bagaimana kita membuat anak-anak muda kita menjadi produktif, memiliki kemampuan skill, terdidik, terlatih, sehat,” jelasnya.

Menurut Tito, bonus demografi yang sedang berlangsung harus dioptimalkan melalui program Pemda yang menyentuh langsung pembangunan manusia. Tanpa hal itu, peluang menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud meski SDA melimpah.

Senada, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan pentingnya membangun SDM dari lingkup keluarga.

Ia menilai kualitas keluarga menjadi fondasi utama dalam menekan stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan partisipasi kerja.

“Kalau keluarga kita baik-baik saja insyaallah nanti ekonomi juga baik, inflasinya juga baik, negara juga baik dan itu fondasi utama bagi Kementerian kita adalah kekuatannya dari keluarga,” ujarnya.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Sulteng Juara Nasional, Unggulkan Buku Cegah Stunting untuk Remaja

Wihaji menambahkan, 30 indikator PJPK harus diperhatikan Pemda dan masuk dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD agar pelaksanaannya terukur dan berkesinambungan.

Dengan begitu, pembangunan kependudukan dapat selaras dengan penguatan SDM yang menjadi modal Indonesia menuju negara maju.

Baca berita lainnya di Google News

Komentar