Gerbang Pangan Indonesia Hadirkan Model Ekonomi Baru, Dorong Ketahanan Pangan Nasional

PARIMO, theopini.id Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan lembaga ekonomi lokal kembali mendapat perhatian serius.

Ketua Tim Pengembangan Platform, Dr. Rudi Usman mempresentasikan gagasan Platform Gerbang Pangan Indonesia sebagai terobosan strategis, dalam membangun ekosistem distribusi pangan yang kolaboratif dan berkeadilan.

Baca Juga: Parimo Tegaskan Komitmen Jadi Contoh Penguatan Distribusi Pangan di Sulteng

“Gagasan ini ingin mengubah lembaga ekonomi lokal dari objek menjadi subjek utama dalam arsitektur ketahanan pangan nasional,” ujar Rudi Usman saat kegiatan Diseminasi Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah Melalui Platfrom Digitalisasi Gerbang Pangan Indonesia di Parigi, Jum’at, 3 Oktober 2025.

Menurutnya, strategi ini menekankan pembangunan dari bawah (bottom up), menjangkau skala nasional, serta mengedepankan kemitraan yang setara.

Dengan memperkuat institusi lokal, platform ini diharapkan mampu menekan disparitas regional, memotong rantai pasok yang panjang, sekaligus menurunkan biaya transaksi ekonomi yang seringkali membebani petani dan pelaku usaha kecil.

Tantangan Distribusi Pangan

Rudi menguraikan, ada empat tantangan besar yang membuat gagasan ini relevan, yakni fluktuasi harga ekstrem, disparitas antarwilayah, rantai pasok panjang, dan kelemahan kelembagaan.

Kondisi selama ini, membuat sistem distribusi pangan nasional belum mampu menjamin keadilan harga maupun keberlanjutan pasokan.

“Jika tidak ada perubahan regulasi dan tata kelola, maka masalah ketimpangan harga antara daerah penghasil dan daerah konsumsi akan terus berulang,” tegasnya.

Basis Akademis dan Teori Ekonomi

Secara akademis, gagasan ini merujuk pada teori ekonomi kelembagaan dari Douglas North (1993) dan Ronald Coase (1973).

North menekankan, perilaku dan hasil ekonomi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan juga dipengaruhi institusi atau aturan main.

Sementara Coase menjelaskan, aturan main yang baik akan menurunkan biaya transaksi, mulai dari biaya mencari informasi hingga biaya negosiasi.

“Di sinilah pentingnya institusi lokal yang kuat. Aturan yang jelas akan membuat proses ekonomi lebih efisien dan mengurangi potensi ketidakadilan,” ujar Rudi.

Selain itu, konsep ini juga mengadopsi teori Supply Chain Management (SCM) yang dikembangkan Oliver (1982). Model rantai pasok tradisional diubah menjadi ekosistem sirkular dan kolaboratif dengan tiga dimensi aliran terintegrasi: produk, informasi, dan keuangan.

“Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai bagi konsumen sekaligus memberi daya saing berkelanjutan bagi pelaku ekonomi daerah,” jelasnya.

Kebaruan Regulasi

Menurut Rudi, keunggulan utama dari Gerbang Pangan Indonesia adalah adanya kebaruan regulasi yang bersifat aktif. Regulasi ini tidak sekadar menjadi aturan pasif, tetapi menjadi motor penggerak bagi perubahan.

“Kita ingin menghadirkan regulasi pionir yang mampu mengintegrasikan aspek digital sekaligus menegaskan posisi lembaga ekonomi lokal sebagai pemain utama, bukan sekadar penonton,” paparnya.

Manfaat Ekonomi dan Dukungan Akademisi

Secara ekonomis, platform ini diyakini mampu mengurangi biaya transaksi, mengatasi asimetri informasi antarwilayah, serta memperkuat hak kepemilikan kolektif masyarakat desa.

Selain itu, ekosistem ini membuka ruang bagi inovasi investasi sosial dan peluang bisnis berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada dukungan akademisi. Rudi menegaskan, perguruan tinggi dapat berperan melalui agenda riset bersama, program pengabdian masyarakat seperti KKN tematik, hingga kajian kebijakan berkelanjutan berupa naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah.

Ajakan Kolaborasi

Di akhir pemaparan, Rudi menyampaikan tiga rekomendasi utama. Pertama, perlunya dukungan penuh terhadap implementasi proyek.

Kedua, pentingnya komitmen anggaran dan politik berkelanjutan dari pemerintah daerah agar program ini tidak berhenti di tengah jalan.

Baca Juga: Digitalisasi Distribusi Pangan Jadi Strategi Sulteng Kendalikan Inflasi

Ketiga, mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk industri dan perbankan, melihat platform ini sebagai peluang investasi sosial dan ekonomi yang strategis.

“Ketahanan pangan bukan sekadar soal produksi, tapi soal tata kelola distribusi. Karena itu, kita perlu bergerak bersama memastikan platform ini benar-benar menjadi pintu gerbang pangan bagi Indonesia,” pungkasnya.

Baca berita lainnya di Google News

Komentar