PALU, theopini.id – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan komitmennya, untuk menjadi contoh dalam membangun ekosistem distribusi pangan berbasis desa di Sulawesi Tengah.
“Kabupaten Parimo sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Tengah siap mengambil peran penting dalam memperkuat ekosistem distribusi pangan berbasis desa. Ini sejalan dengan visi daerah kami, yakni Parigi Moutong yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan,” tegas Wakil Bupati Parimo, Abdul Sahid, saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertema “Dari Gerbang Desa untuk Indonesia” di Kota Palu, Kamis, 25 September 2025.
Baca Juga: Digitalisasi Distribusi Pangan Jadi Strategi Sulteng Kendalikan Inflasi
Ia menambahkan, forum diskusi lintas daerah ini sangat penting untuk melahirkan kebijakan aplikatif dalam menjawab persoalan mendasar distribusi pangan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pihak, yang telah menginisiasi kegiatan strategis tersebut.
“Atas nama Pemerintah Daerah Parimo, saya menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak,” ucapnya.
Wabup Sahid berharap, forum ini dapat melahirkan rekomendasi kebijakan, demi penguatan lembaga ekonomi daerah dalam mendukung ekosistem distribusi pangan nasional.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menegaskan, FGD ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk mengendalikan harga dan melindungi rakyat kecil.
Ia secara khusus mengapresiasi proyek perubahan yang digagas Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran A Tiangso, terkait pembentukan regulasi bersama untuk memperkuat distribusi pangan daerah.
“Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan, inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Anwar Hafid juga menyinggung pentingnya pemerataan distribusi pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan di Sulawesi Tengah sebenarnya cukup, namun penyebarannya tidak merata. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong program Satu Harga sebagai bagian dari misi BERANI Sejahtera.
Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid menekankan tantangan utama pembangunan di Sulawesi Tengah bukan hanya infrastruktur, tetapi juga tingginya angka kemiskinan.
Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 310 ribu jiwa warga miskin, dengan 80 ribu rumah tangga masuk kategori miskin.
Baca Juga: Anwar Hafid Dorong BUMD Pangan untuk Pemerataan Harga dan Perkuat Ekonomi Lokal
“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” pungkasnya.
Forum ini, diharapkan menjadi tonggak kerja sama lintas sektor dalam memperkuat distribusi pangan dari desa sebagai basis ketahanan pangan nasional, dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.
Baca berita lainnya di Google News
