PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mempercepat transformasi menuju sistem keuangan daerah yang sepenuhnya digital.
Melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemda Parimo menargetkan seluruh transaksi retribusi dan pajak dilakukan secara non-tunai, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pendapatan daerah.
Baca Juga: Banggar DPRD Parimo Rampung Bahas APBD-P 2025, Pendapatan Daerah Turun Rp5 Miliar
Kebijakan itu, ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Triwulan III Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Bapenda 2025–2029 serta Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu, 15 Oktober 2025.
“Evaluasi kali ini tidak hanya menyoroti capaian angka pendapatan, tetapi lebih pada bagaimana memperkuat sistem digitalisasi keuangan agar tata kelola pendapatan daerah makin transparan dan akuntabel,” ujar Kepala Bapenda Parimo, Mohammad Yasir.
Ia menjelaskan, Pemda Parimo tengah menyusun Roadmap ETPD 2026–2030 sebagai panduan strategis percepatan digitalisasi transaksi di semua sektor pelayanan publik.
Melalui peta jalan ini, Pemda Parimo ingin memastikan seluruh proses pembayaran retribusi dan pajak dapat dilakukan secara digital.
“Kita akan dorong penerapan QRIS untuk retribusi, pemanfaatan aplikasi Smartgov Retribusi, dan penambahan kanal pembayaran non-tunai. Semua ini untuk memudahkan masyarakat dan memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah,” jelas Yasir.
Menurutnya, kolaborasi dengan Bank Sulteng menjadi faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.
“Bank Sulteng berperan besar dalam menyediakan infrastruktur sistem dan memastikan layanan berjalan mudah diakses oleh wajib pajak daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Parimo, Erwin Burase menekankan, digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan langkah fundamental dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Semester I 2025, Parimo Realisasikan Pendapatan Daerah Lebih dari Rp800 Miliar
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Semua perangkat daerah harus beradaptasi agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan kredibel,” tegas Erwin.
Melalui upaya ini, Pemda Parimo menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat fondasi pemerintahan berbasis digital, sebagai bagian dari visi menuju tata kelola yang modern, transparan, dan berdaya saing.
Baca berita lainnya di Google News
