BANGGAI, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai, Sulawesi Tengah mulai menerapkan pendekatan padat karya dalam kegiatan pembangunan daerah, sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Saya minta agar kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan tidak lagi menggunakan sistem kontraktual. Laksanakan melalui pola padat karya agar masyarakat bisa langsung bekerja dan merasakan manfaatnya,” tegas Bupati Banggai, H Amirudin, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kantor Bappeda, Selasa, 21 Oktober 2025.
Baca Juga: Menteri PANRB: Reformasi Birokrasi Berperan Penting dalam Pengentasan Kemiskinan
Menurutnya, pola padat karya bukan sekadar program pemberdayaan, tetapi juga strategi efektif untuk menekan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan melibatkan warga secara langsung dalam proyek pembangunan, dana daerah dapat berputar di tingkat lokal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata.
“Ini langkah konkret untuk memastikan pembangunan tidak hanya berwujud infrastruktur, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat di desa dan kecamatan,” tambahnya.
Bupati Amirudin juga menekankan, pentingnya pendekatan holistik dan kolaboratif dalam menanggulangi kemiskinan.
Olehnya, ia meminta seluruh instansi, lembaga vertikal, swasta, akademisi, dan masyarakat ikut berperan aktif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Banggai terus menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir.
Pada 2023 tercatat 6,94 persen, turun menjadi 6,56 persen di 2024, dan kembali turun menjadi 6,23 persen per Maret 2025.
“Alhamdulillah, kalau kita sandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Tengah, Banggai saat ini memiliki angka kemiskinan terendah di provinsi,” ungkap Amirudin.
Baca Juga: Parimo Terima Rp8,3 Miliar Dana Pengentasan Kemiskinan Ekstrim
Meski capaian tersebut patut diapresiasi, Bupati Amirudin menilai masih diperlukan inovasi kebijakan berbasis data yang akurat, untuk memastikan seluruh program tepat sasaran.
Ia mendorong agar strategi penanggulangan kemiskinan disusun dengan sistem by name by address, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Baca berita lainnya di Google News
