PARIMO, theopini.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Apt. Muhammad Basuki, menyuarakan keprihatinannya terhadap nasib tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang mengabdi di sekolah swasta, namun belum juga diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa malam, 21 Oktober 2025, Basuki menilai, kebijakan pengangkatan PPPK selama ini belum berpihak kepada para guru yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah swasta.
Baca Juga: Komisi I DPRD Parimo Akan Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer di Sekolah Swasta
“Ada beberapa K2 yang sudah mengabdi sejak Kabupaten Parimo dimekarkan pada 2004, tapi tidak diangkat PPPK hanya karena mereka bekerja di sekolah swasta. Sementara ada PPPK ‘siluman’ yang bahkan sudah berhenti, tiba-tiba muncul dan mendapat kebijakan,” ungkap Basuki.
Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi akibat tidak adanya kebijakan antisipatif sejak awal yang mempertimbangkan status kepegawaian guru swasta. Akibatnya, banyak tenaga honorer berpengalaman justru terpinggirkan dari proses seleksi.
“Bayangkan, mereka yang sudah naik ‘bus pengabdian’ sejak lama justru tidak diperhatikan. Sedangkan yang baru datang malah bisa diangkat. Kalau mau datanya, saya punya semuanya,” tegasnya.
Basuki juga menyebutkan, sejumlah guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK tahap pertama masih aktif mengajar hingga kini.
Baca Juga: Disoroti DPRD, Dishub Parimo Jelaskan Alasan Gaji Honorer Terminal Tak Dibayarkan
Ia pun mendorong, pemerintah daerah agar memberikan ruang khusus bagi mereka dalam rekrutmen tahap selanjutnya.
“Saya hanya minta keadilan untuk mereka. Jangan karena statusnya di sekolah swasta lalu diabaikan. Mereka tetap berjuang mencerdaskan anak bangsa. Masih ada tahap dua, tolong mereka diperhatikan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
