JAKARTA, theopini.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat kapasitas kepala daerah melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2025.
Program ini, digagas untuk mencetak pemimpin daerah yang tangguh, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai wujud nyata pelaksanaan desentralisasi pemerintahan.
Baca Juga: Kemendagri Kawal Program Strategis, Dari Rumah Subsidi hingga Makan Bergizi Gratis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan, peningkatan kompetensi kepala daerah sangat penting di tengah kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah saat ini.
Ia menyebut, desentralisasi memberi ruang besar bagi kepala daerah untuk berinovasi, namun juga menghadirkan tantangan karena latar belakang dan kapasitas mereka sangat beragam.
“Paling tidak mereka memiliki kemampuan pelayanan dasar, pelayanan publik, itu yang paling utama sekali kehadiran negara, kehadiran daerah itu adalah utamanya pelayanan publik yang dirasakan oleh rakyat,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Lemhannas RI dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, Jum’at, 24 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, kepala daerah perlu memahami enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi indikator kinerja pemerintah daerah, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Penguasaan terhadap aspek tersebut, dinilai menjadi fondasi dasar untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif.
Ia menilai, peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah harus memadukan materi kebangsaan, manajerial, dan praktik lapangan.
Bahkan, melalui program KPPD, peserta akan memperoleh kesempatan untuk belajar langsung ke luar negeri, khususnya ke negara-negara yang memiliki sistem pelayanan publik efisien seperti Singapura.
“Akan bisa membuat kepala daerah ini punya inovasi (ketika) kembali ke daerah masing-masing untuk bisa terapkan apa yang bisa diaplikasikan di daerahnya,” jelas Tito.
Selain peningkatan kemampuan individu, Mendagri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pelatihan kepemimpinan ini.
“Kami Kemendagri siap untuk selalu bersama-sama untuk terus meluncurkan program ini. Kami yakin program ini akan banyak manfaatnya untuk kepala daerah dan otomatis nanti kalau mereka maju, daerahnya maju, dan kontribusi buat Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, kerja sama antara Kemendagri, Lemhannas, dan PYC ini menjadi bentuk nyata komitmen membentuk pemimpin daerah yang berdaya saing dan berwawasan kebangsaan.
“Program ini mempersiapkan para pemimpin daerah yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan sebagai pendukung dalam mengemban tugas-tugas kepemimpinan di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan KPPD 2025 akan berlangsung pada 4–18 November 2025 di Jakarta dan Singapura, dengan kurikulum yang telah dirancang bersama untuk memperdalam berbagai isu strategis terkait pelayanan publik.
Baca Juga: Kemendagri Dorong Daerah Aktif Operasionalkan Kopdeskel Merah Putih
“Salah satunya misalnya terkait dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, waste management atau persampahan, kemudian digitalisasi, itu menjadi hal yang nanti akan kita pelajari,” terangnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, lembaga pendidikan strategis, dan lembaga riset kebijakan seperti PYC, program KPPD 2025 diharapkan mampu melahirkan kepala daerah yang inovatif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan rakyat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Baca berita lainnya di Google News
