JAKARTA, theopini.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi biru, dengan menambah 1,079 juta hektare kawasan konservasi laut baru selama satu tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo.
Langkah ini, dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
“Pada 2025 menjadi fase percepatan dengan fokus pada penetapan kawasan baru, sinkronisasi tata ruang laut, serta penguatan efektivitas pengelolaan melalui sistem EVIKA,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, Jum’at, 24 Oktober 2025.
Baca Juga: KKP Kembangkan Pendanaan Alternatif Dukung Konservasi dan Ketahanan Pangan
Dengan penambahan tersebut, total luas kawasan konservasi laut Indonesia kini mencapai 30,99 juta hektare. Wilayah yang masuk dalam perluasan tahun ini meliputi Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Buru, Teonila Serua (Maluku), Aceh Selatan II, Aceh Timur, dan DKI Jakarta.
Kawasan-kawasan ini, memiliki ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang berperan besar dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah abrasi.
“Perluasan kawasan konservasi bukan sekadar menambah angka luasan, tetapi memastikan laut kita benar-benar terlindungi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari strategi besar ekonomi biru yang menyeimbangkan perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan,” tambah Koswara.
KKP juga memperkuat pengelolaan konservasi melalui system Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (EVIKA), yang memantau kinerja 117 kawasan konservasi laut secara berkelanjutan.
Pada 2024, sebanyak 13 kawasan telah mencapai kategori berkelanjutan, termasuk Raja Ampat, Laut Sawu, dan Nusa Penida.
Baca Juga: DLH Minta Masyarakat Tidak Merusak Kawasan Konservasi Mangrove
“Program ini dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, lintas kementerian/lembaga, serta mitra konservasi. Pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan dukungan internasional seperti GEF-8 dan Blue Planet Fund,” jelas Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung. Kebijakan ini, sejalan dengan visi jangka panjang 30×45, yakni melindungi 30% wilayah laut Indonesia pada 2045.
Selain perlindungan ekosistem, perluasan konservasi laut juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan berkelanjutan dan penguatan kapasitas lokal.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar