Wabup Banggai Tekankan Percepatan PI 10%, BEU Diminta Tunjukkan Kinerja Lebih Agresif

BANGGAI, theopini.idWakil Bupati (Wabup) Banggai, Sulawesi Tengah, Furqanuddin Masulili menegaskan, pentingnya percepatan proses perolehan Participating Interest (PI) 10%,  dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Banggai Energi Utama (BEU), Selasa, 2 Desember 2025.

PI 10% yang menjadi hak daerah, dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah sekaligus memastikan kontribusi nyata BUMD bagi pembangunan.

Baca Juga: Bupati Banggai Studi Tiru di Jabar, Dorong Percepatan PI 10% di Sektor Migas

“Kita berharap PI 10% bisa segera terealisasi,” ujar Wabup Furqanuddin Masulili.

RUPS yang digelar di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai itu, membahas sejumlah agenda penting, antara lain realisasi dan proyeksi RKA 2025, usulan RKA 2026, pendapatan hibah kabel sisa konstruksi dari PT DSLNG, update proses PI 10% Wilayah Kerja Senoro–Toili, hingga penunjukan konsultan audit laporan keuangan 2025.

BACA JUGA:  Pemprov Sulteng Rapat Identifikasi dan Analisis Perda Kabupaten/Kota

Wabup Furqanuddin menekankan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, namun BEU diminta menunjukkan kinerja lebih progresif sejalan dengan mandat yang diemban perusahaan.

“Kami berharap kinerja PT BEU terus membaik dan sejalan dengan dukungan Kabupaten Banggai sebagai pemegang saham,” tegasnya.

PT BEU kini memasuki tahun ketiga operasional dalam upaya mengejar hak PI 10%, sebagai BUMD yang ditunjuk pemerintah daerah.

Proses administrasi PI, diketahui telah memasuki tahap SKK Migas bersurat kepada KKKS dengan nomor SRT-0606/SKKIA0000/2025/S9 pada 17 Oktober 2025 untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian penawaran tertulis kepada BUMD.

BACA JUGA:  Polda Sulteng Buka Pendaftaran Seleksi Calon Taruna Akpol 2022

Baca Juga: Audiensi dengan SKK Migas, Gubernur Sulteng Bahas PI 10% WK Senoro-Toili

Masih terdapat tujuh tahapan lanjutan sebelum PI dapat sepenuhnya ditetapkan, dan pemerintah memperkirakan seluruh proses baru akan tuntas pada 2027.

RUPS tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, para kabag terkait, serta jajaran direksi dan komisaris PT BEU.

Baca berita lainnya di Google News

Komentar