GORONTALO, theopini.id — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Gorontalo (FPG) menyoroti kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pembagian makanan kering selama Ramadan.
Sorotan itu, disampaikan langsung kepada Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, saat audiensi di kediamannya, Sabtu, 28 Februari 2026.
“Kami menerima ini sebagai keluhan masyarakat dan harus ditindaklanjuti. Jika terbukti ada SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, saya mendukung untuk dilakukan penutupan sementara,” tegas Idah.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan temuan di lapangan terkait makanan kering yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Salah satu temuan berupa roti dengan masa kedaluwarsa tersisa satu hari saat dibagikan kepada siswa. Kondisi itu dinilai berisiko jika makanan dikonsumsi keesokan harinya.
Menanggapi laporan tersebut, Wagub Idah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo meminta mahasiswa menyampaikan data secara rinci dan lengkap.
Ia menekankan laporan tidak cukup hanya berupa dokumentasi foto, tetapi harus mencantumkan lokasi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), waktu kejadian, serta bukti pendukung lainnya agar dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Ia juga mengingatkan seluruh SPPG agar tidak melakukan manipulasi harga maupun pelanggaran lain dalam pelaksanaan program.
“MBG akan diaudit oleh pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga setiap bentuk pelanggaran, termasuk mark-up harga, berpotensi menjadi temuan serius,” tukasnya.
Idah menjelaskan, dalam pengelolaan menu MBG terdapat mekanisme subsidi silang. Untuk siswa sekolah dasar dengan pagu Rp8.000 per anak, pada hari tertentu nilai makanan dapat lebih rendah, seperti roti dan telur.
Namun pada hari lain, menu bisa lebih tinggi dengan tambahan susu atau variasi pangan lain yang memiliki nilai gizi dan biaya lebih besar.
Penentuan menu, lanjutnya, telah diarahkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan disesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan bahan pangan lokal.
“Skema ini, diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pedagang lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program,” kata dia.
Ia menegaskan, Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan strategis yang berdampak pada pemenuhan gizi anak sekaligus perputaran ekonomi daerah, sepanjang dikelola secara transparan dan akuntabel.
Baca berita lainnya di Google News
