PARIMO, theopini.id — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Yayasan IPAS Indonesia menggelar pemaparan hasil Site Progres Report (SPR), sekaligus diskusi rencana rapat koordinasi multisektor layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Jadi memang push dari Program Cerah itu adalah peningkatan sistem kesehatan untuk merespon layanan kesehatan terhadap perempuan dan anak serta kontrasepsi agar bisa berjalan di masa krisis iklim,” ujar Project Koordinator IPAS Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, dr Selly Pasaribu.
Ia menjelaskan, melalui Program Cerah, pihaknya mendorong penguatan sistem layanan kesehatan, khususnya dalam merespons Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA), serta memastikan akses layanan kontrasepsi tetap berjalan, termasuk dalam situasi krisis iklim.
Sebelumnya Yayasan IPAS Indonesia, kata dia, telah melakukan sejumlah intervensi penguatan sistem kesehatan, di antaranya pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Pelatihan tersebut, difokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam merespons, mendampingi, dan memberikan layanan kepada korban.
“Untuk layanan kekerasan perempuan dan anak sudah dilakukan kurang lebih tiga batch. Sementara untuk kontrasepsi empat batch, dengan menghadirkan narasumber dokter spesialis obgyn dari Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Menurutnya, pembekalan terhadap petugas layanan diharapkan mampu meningkatkan respons sistem terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam akses layanan KTPA dan kontrasepsi.
Ia menegaskan, fokus Yayasan IPAS Indonesia adalah penguatan kesehatan reproduksi, sekaligus mendukung upaya penurunan angka Kematian Ibu dan Anak (KIA).
Sementara itu, Plt Kepala DP3AP2KB Parimo, Kartikowati menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen seluruh pihak dalam memperkuat sistem pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Parimo.
“Hasil ini harus menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan, penguatan kapasitas serta penyusunan langkah-langkah konkret ke depan,” ujar Kartikowati membacakan sambutan Bupati Parimo.
Ia menegaskan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama serta koordinasi kuat antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga sosial, dunia pendidikan, hingga masyarakat.
Rencana rapat koordinasi multisektor yang dibahas dalam forum tersebut, lanjutnya, menjadi langkah untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama, mekanisme kerja terintegrasi, serta komitmen memberikan layanan yang cepat, responsif, ramah korban, dan berperspektif gender serta hak anak.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan serta akses terhadap layanan hukum, kesehatan dan psikososial secara optimal,” tegasnya.
Pemda Parimo, kata Kartikowati, berkomitmen memperkuat kebijakan, regulasi, serta dukungan anggaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi aplikatif agar sistem layanan di Kabupaten Parimo semakin terkoordinasi dan efektif.
Baca berita lainnya di Google News
