PARIMO, theopini.id — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) DPRD Parigi Moutong melaporkan hasil kerja atas tindak lanjut temuan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Laporan tersebut, disampaikan Ketua Pansus LHP-BPK, H. Wardi, dalam rapat paripurna DPRD Parimo yang dipimpin Ketua DPRD Alfreds Tunggiroh, Selasa, 3 Maret 2026.
“Setelah membahas dan mendalami hasil pemeriksaan BPK, pelaksanaan tindak lanjut atas laporan pemeriksaan kepatutan APBD 2025 hingga triwulan III pada prinsipnya sudah cukup tertib, meskipun masih banyak hal yang harus disikapi bersama,” ujar Wardi.
Ia menjelaskan, kesimpulan itu didasarkan pada sejumlah temuan, di antaranya ketidaksesuaian pertanggungjawaban pembayaran listrik pada 11 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan total kelebihan pembayaran lebih dari Rp345 juta.
Selain itu, ditemukan kelebihan pembayaran pada biaya penginapan, transportasi, uang harian, dan pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi riil, dengan nilai mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Pansus juga mencatat adanya pengadaan alat kesehatan yang belum memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan Mechanical, Electrical, dan Plumbing (MEP) di RSUD Anuntaloko Parigi yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar lebih dari Rp987 juta.
“Berdasarkan pemantauan LHP-BPK RI, daerah mengalami kerugian sebesar Rp2,8 miliar. Per 2 Maret 2026, telah dikembalikan Rp1,2 miliar dan saat ini pengembalian sudah mencapai lebih dari Rp1,5 miliar,” jelasnya.
Melalui rapat dengar pendapat bersama OPD terkait, Pansus merumuskan sejumlah rekomendasi guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
Di antaranya, merekomendasikan kepada Bupati Parimo agar segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI sesuai ketentuan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.
Pansus juga meminta sisa temuan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp1.585.804.894 atau sekitar 43,41 persen dari total temuan, agar segera dikembalikan sebelum batas waktu 60 hari sejak diterimanya LHP BPK RI.
“Kepada Inspektorat daerah, kami minta agar lebih aktif sebagai fasilitator dalam mendalami hasil temuan BPK, sekaligus melakukan langkah pencegahan agar indikasi temuan serupa tidak kembali terjadi,” tegas Wardi.
Ia berharap seluruh rekomendasi, masukan, dan saran yang telah dirumuskan dapat dioptimalkan oleh jajaran pemerintah daerah, demi perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang.
“Kepada seluruh pimpinan OPD, kami mengapresiasi kerja sama yang baik dalam mendukung proses pembahasan LHP BPK,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
