PARIMO, theopini.id – Meningkatnya ancaman kebocoran data dan serangan siber terhadap sistem pemerintahan menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Untuk memperkuat perlindungan data dan keamanan aplikasi pemerintah, Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase membuka Workshop Information Technology Security Assessment (ITSA) bagi Aplikasi Mandiri Pemerintah Daerah 2026 di Lantai II Kantor Bupati, Rabu, 24 Juni 2026.
“Melalui Workshop IT Security Assessment ini, kita dapat mengidentifikasi potensi kerentanan, mengevaluasi tingkat keamanan aplikasi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan untuk melindungi data dan layanan publik dari berbagai ancaman siber,” ujar Erwin Burase dalam sambutannya.
Menurutnya, transformasi digital yang terus berkembang melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mendorong perangkat daerah mengembangkan berbagai aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga membawa risiko yang tidak dapat diabaikan.
Ia mengingatkan, ancaman keamanan siber saat ini semakin beragam, mulai dari kebocoran data, peretasan sistem hingga penyalahgunaan informasi.
Karena itu, aspek keamanan harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan.
“Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga aset informasi dan data masyarakat,” tegasnya.
Erwin menambahkan, pelaksanaan workshop tersebut sejalan dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah yang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian informasi pemerintah.
Ia berharap, kegiatan tersebut mampu meningkatkan kapasitas aparatur dalam melakukan asesmen keamanan aplikasi, sekaligus memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Parimo, Hairudin, mengatakan, workshop tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi.
“Di era transformasi digital, keamanan informasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Meningkatnya ancaman siber menuntut setiap organisasi memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keamanan informasi secara efektif,” kata Hairudin.
Workshop yang mengusung tema “Aplikasi Aman, Data Terlindungi, Pelayanan Publik Berkualitas” itu, menghadirkan narasumber Tatin Supriatin, S.Kom., Penelaah Teknis Kebijakan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut, diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah, kasubag, serta operator aplikasi di lingkungan Pemda Parimo.
Baca berita lainnya di Google News
