PALU, theopini.id – Produksi perikanan tangkap di Sulawesi Tengah meningkat 20,8 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sektor perikanan budidaya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama biaya produksi, fluktuasi harga, keterbatasan modal, dan produktivitas yang belum optimal.
Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Syafar DB mengatakan, pemerintah terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta pengawasan pelaku usaha.
“Berdasarkan data program dan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, total anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar,” kata Syafar dalam konferensi pers Berani Sejahtera di Kota Palu, Kamis, 10 September 2026.
Anggaran tersebut, terbagi dalam lima kelompok, yakni infrastruktur pelabuhan Rp7,62 miliar, sarana produksi perikanan tangkap Rp15,46 miliar, sarana produksi budidaya dan P2HP Rp5,16 miliar, pengelolaan ruang laut Rp1,85 miliar, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) Rp3,64 miliar.
Pada perikanan tangkap, produksi meningkat dari 271.865,95 ton pada 2024 menjadi 328.393,08 ton pada 2025.
Kaupaten Donggala menjadi daerah dengan produksi tertinggi, yakni 80.180,70 ton, disusul Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.
Untuk mendukung produksi dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengalokasikan Rp2,26 miliar bagi 51 rumah tangga nelayan serta Rp13,20 miliar untuk peningkatan produksi 114 kelompok nelayan.
Dukungan infrastruktur juga diarahkan ke Pelabuhan Perikanan Mato sebesar Rp1,62 miliar, dan Pelabuhan Perikanan Lafeu Rp6 miliar.
Sementara pada sektor budidaya, Rp5,16 miliar dialokasikan untuk sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Program tersebut meliputi sarana budidaya air tawar sistem bioflok, produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, sarana budidaya air payau dan laut, serta sarana pengolahan dan pemasaran.
Dari anggaran itu, Rp345 juta diperuntukkan bagi penanggulangan kemiskinan 23 rumah tangga miskin, Rp3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas 46 kelompok pembudidaya, dan Rp1,07 miliar untuk sarana pengolah dan pemasar bagi 23 kelompok.
Produksi perikanan budidaya pada 2025 tercatat sementara 330.058,72 ton. Banggai Kepulauan menjadi penyumbang terbesar dengan 242.639,99 ton, disusul Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 tercatat 102,24. Sementara Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) berada pada angka 91,43.
Kondisi tersebut, menunjukkan sektor budidaya masih menghadapi tantangan berupa kenaikan biaya produksi, fluktuasi harga hasil budidaya, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal usaha, serta beban konsumsi rumah tangga.
Pengelolaan ruang laut juga diperkuat dengan anggaran Rp1,85 miliar untuk rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir.
Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan meningkat dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026.
Pada 2025, terdapat 326 pelaku usaha yang tercatat patuh, terdiri atas 247 pelaku usaha perikanan tangkap, 26 perikanan budidaya, 40 pengolahan hasil perikanan, dan 13 pemanfaatan ruang laut.
Pengawasan didukung Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 kapal serta perlengkapan Pokmaswas sebesar Rp1,74 miliar untuk delapan kelompok masyarakat pengawas.
Pemprov Sulteng menempatkan peningkatan produksi berkelanjutan, pengembangan budidaya, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan, serta pengelolaan ruang laut berkelanjutan sebagai arah utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
