PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H Rusdy Mastura yang kecewa atas penetapan cadangan tanah nasional di Kabupaten Poso, akan melaporkan Bank Tanah ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, penetapan cadangan tanah nasional tersebut, tak dikomunikasikan ke Gubernur Sulawesi Tengah, selaku perpanjangan pemerintah pusat di daerah.
Baca Juga: BPN/ART Sulteng Paparkan Tentang Pembentukan Bank Tanah
“Wilayah itu, menjadi pengembangan di sektor pertanian. Mengingat Kabupaten Poso tidak memiliki pertambangan,” kata Rusdy Mastura, saat memimpin rapat bersama Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, pada Jum’at, 11 Agustus 2023.
Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi menjadi daerah maju dan pesat, dengan berbagai kekayaan sumber daya alam.
Selain, memiliki sembilan jenis tambang, Sulawesi Tengah juga mendapatkan amanah dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), berupa 3.000 bibit durian untuk dibudidayakan.
“Ada investor yang melirik lahan Sulawesi Tengah, untuk ditanami 2.000 bibit durian,” kata dia.
Kemudian, dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Sulawesi Tengah, dibutuhkan kolaborasi pentahelix, termasuk perusahaan tambang.
Di mana, perusahaan dipastikan memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dialihkan untuk program penanganan Stunting di Sulawesi Tengah.
“Presiden meminta kepada saya agar perusahaan tambang terlibat dalam penanganan Stunting,” sebutnya.
Sektor pertambangan, kata dia, memberikan dampak signifikan bagi Sulawesi Tengah. Sehingga, angka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
Baca Juga: SD Inpres Binangga di Parimo Butuh Perbaikan RKB
Atas pertumbuhan tersebut, Gubernur mengharapkan unsur Forkopimda tetap bersinergi dan kompak, agar suasana di Sulawesi Tengah aman dan kondusif.
“Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Biro Hukum segera menerbitkan perusahaan-perusahaan tambang yang belum memiliki Amdal, dengan melibatkan unsur Forkopimda,” pungkasnya.
