PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik Komisi II DPR RI, diketuai Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Selasa, 4 Juni 2024.
Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI, disambut hangat Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura bersama Sekretaris Daerah Novalina, Forkopimda, KPU, Bawaslu dan kepala perangkat daerah di gedung pogombo.
Baca Juga: Pemda Parimo Minta Dukungan DPR RI Tangani Kesejahteraan Sosial
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo pun turut serta dalam rombingan Komisi II DPR RI tersebut.
“Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas perhatian Komisi II DPR RI dengan berkunjung ke daerah kami. Untuk memastikan kesiapan, dan persiapan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Tengah, yang sudah berjalan dengan semestinya,” ungkap Gubernur H Rusdy Mastura.
Ia berharap kunjungan ini, dapat memberikan pemahaman yang baik, untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Rusdy Mastura pun mengajak seluruh pihak saling berkolaborasi, mendukung Pilkada serentak yang demokratis di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, 2024 adalah tahun paling padat dengan agenda Pemilihan Umum (Pemilu)
Di mana pemilihan legislatif, presiden dan Pilkada serentak dihelat pada tahun yang sama, dan perdana dalam sejarah Pemilu di Indonesia.
Komisi II DPR RI menilai penting untuk mengawal persiapan, dan kesiapan jelang Pilkada serentak, agar tahapannya berjalan dengan benar serta lancar.
Menurutnya, success story 2020 sewaktu Pandemi Covid-19, juga diharapnya jadi pembelajaran bagi penyelenggara untuk memastikan Pilkada serentak 2024 menuai sukses serupa.
“Karena itu, kita betul-betul mempersiapkan (Pilkada) utamanya di beberapa tempat yang dipetakan rawan,” ujarnya.
Dalam diskusi bersama Komisi II DPR RI, diketahui Pemprov Sulawesi Tengah telah mengambil langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Di antaranya, bantuan dana hibah Pilkada 2024 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke KPU dan Bawaslu Sulawesi Tengah, masing-masing senilai lebih dari Rp76,93 miliar dan Rp23,75 miliar.
Baca Juga: Usulan Tambahan Anggaran Kemensos Disetujui DPR RI
Untuk menjamin netralitas ASN, BKD Provinsi Sulawesi Tengah pun menerbitkan Surat Nomor 800/418/BKD tertanggal 4 Agustus 2022, perihal imbauan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan, mengawal ketertiban dan keamanan masyarakat telah dibentuk tim gabungan, terdiri dari personil Satpol PP, Polda, dan Korem yang bertugas melakukan patroli serta pengawasan di seluruh wilayah yang dianggap rawan konflik selama masa Pilkada.
