PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid dan Wakil Gubernur (Wagub), dr Reny A Lamadjido menerima audiensi Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir di Palu, Rabu, 12 Maret 2025.
Pada kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid mengatakan, mecetnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat yang sudah terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditolak berobat di Fasilitas Kesehatan (Faskes).
Baca Juga: Terima UHC 82,74 Persen, Penduduk Sulteng Terdaftar Peserta Aktif JKN
“Olehnya, saya dan Wagub Reny Lamadjido membuat terobosan BERANI Sehat agar warga Sulawesi Tengah bisa berobat ke Faskes, dengan hanya membawa KTP,” kata Gubernur Anwar Hafid.
Ia meminta, pendapat dari Dewan Pengawas dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan terkait langkah yang harus ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah agar warga bisa berobat.
Meskipun, kata dia, menunggak iuran dan solusi untuk melunasi di tengah pelaksanaan efisiensi anggaran.
“Kami mencari sedikit relaksasi supaya tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak tercover (BPJS Kesehatan),” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, di beberapa daerah di luar Sulawesi Tengah sudah menerapkan program UHC Prioritas, sejalan program BERANI Sehat.
“Hanya bawa KTP masyarakat Sulawesi Tengah sudah bisa mengakses layanan kesehatan, tanpa hambatan di semua Faskes,” kata dia.
Selain itu, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah sudah di atas 90%. Begitu juga, dengan tingkat keaktifan peserta lebih dari 80%.
“Sehingga sangat memungkinkan menerapkan UHC prioritas,” ujarnya.
Namun, saat Deputi Direksi Wilayah X membedah tingkat keaktifan peserta per kabupaten/kota. Di mana, masih terdapat tiga kabupaten dengan tingkat keaktifan peserta di bawah 80 %.
Dengan demikian, pendekatan UHC prioritas masih terkendala untuk menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Olehnya, ia menyarankan pemerintah provinsi untuk segera duduk bersama dan merapatkan persoalan ini, dengan Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.
“Supaya dalam waktu dekat bisa mengejar target kepesertaan 80 % per kabupaten/kota dan program BERANI Sehat dapat teraktivasi serta terintegrasi dengan UHC Prioritas tanpa kendala,” ujarnya.
Terkait dengan pelunasan tunggakan iuran, ia menyodorkan beberapa skenario cost sharing yang bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Adapun opsi lain yang juga bisa ditempuh pemerintah provinsi, ialah dengan mengumpulkan dana CSR dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah untuk meringankan beban APBD.
Baca Juga: Pemda Banggai Kembali Raih UHC Award 2024
Dengan masukan tersebut, Gubernur H Anwar Hafid mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta berkomitmen mendeklarasikan UHC Prioritas sesuai syarat dan ketentuan yang diterangkan BPJS Kesehatan.
“Tugas kita mengejar 80% dulu (tingkat kepesertaan aktif per kabupaten kota), supaya UHC Prioritas jadi pintu masuk BERANI Sehat,” pungkasnya.
