PARIMO, theopini.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mendorong transformasi cara pandang sekolah dalam mengakses bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) melalui program Sinergi Pemutakhiran Dapodik Berbasis Komunitas Operator dalam Perencanaan Penyaluran Bantuan Sarpras (SIPEDAS).
Alih-alih mengandalkan proposal seperti praktik lama, sekolah kini diarahkan untuk fokus pada pemutakhiran data melalui sistem Dapodik.
Baca Juga: Disdikbud Parimo Mulai Tata Sistem Pendidikan Inklusif di SMP
Program ini, diharapkan menjadi jembatan antara kondisi riil sekolah dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Masih banyak sekolah yang mengira bantuan pemerintah itu berdasarkan proposal. Padahal, sekarang cukup lewat pemutakhiran Dapodik saja,” jelas Kepala Bidang Manajemen SD, Ibrahim, saat ditemui Rabu, 23 Juli 2025.
Ia menambahkan, data yang lengkap dan benar dalam Dapodik, seperti jumlah siswa, kondisi bangunan, hingga legalitas lahan akan menjadi rujukan utama dalam penetapan prioritas bantuan.
“Kalau sekolah ingin mendapat rehab, misalnya, maka harus terlihat di data. Makanya, saya dorong para operator sekolah mengisi Dapodik dengan teliti dan faktual,” ujarnya.
Menurut Ibrahim, tantangan utama justru terletak pada miskonsepsi yang masih kuat di kalangan sekolah. Banyak yang merasa tidak adil ketika sekolahnya rusak tetapi tidak mendapat bantuan, tanpa menyadari bahwa data mereka belum diperbarui atau tidak mencerminkan kondisi lapangan.
“Kami bahkan temukan sekolah yang viralkan keluhannya di media sosial, padahal siswanya cuma 25 orang. Tentu kebutuhannya beda. Pemerintah tidak mungkin langsung bangun semua ruangan sekaligus,” katanya.
Melalui SIPEDAS, Disdikbud Parimo mencoba mendekati persoalan ini dari akar komunitas. Program ini, bukan sekadar teknis pengisian data, tetapi juga mengedukasi para kepala sekolah dan operator untuk berpikir berbasis data dan perencanaan.
“SIPEDAS punya tiga tahap: jangka pendek menyasar 70 sekolah, jangka menengah 435 sekolah, dan jangka panjang berupa intervensi anggaran berdasarkan data yang sudah tervalidasi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar sekolah tidak asal mengisi Dapodik. Misalnya, satu sekolah menulis memiliki dua perpustakaan atau tiga ruang guru, padahal hanya ada satu. Ketidaksesuaian seperti itu, katanya, bisa menghambat penyaluran bantuan.
Baca Juga: Disdikbud Parimo Andalkan “Topompa Guru” untuk Percepat Digitalisasi Pengajaran
“Harus realistis dan sesuai fakta. Jangan hanya mengejar bantuan, tapi malah menyesatkan kebijakan,” tegasnya.
Dengan SIPEDAS, Disdikbud Parimo berharap ke depan distribusi bantuan akan semakin adil, transparan, dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar siapa yang paling keras bersuara.
Baca berita lainnya di Google News
