PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid menilai ketimpangan harga kebutuhan pokok antarwilayah harus diatasi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.
Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat di Sulawesi Tengah, sekaligus menekan kemiskinan.
Baca Juga: Mayoritas BUMD Bermasalah, Komisi II DPR RI Dorong Pembenahan Menyeluruh
“Program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah adalah solusi agar kita bisa mengendalikan harga beras, telur, dan daging. Saat ini, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar, padahal kita punya 137 ribu hektare sawah yang bisa dimaksimalkan,” kata Anwar saat membuka Dialog & Lokakarya Sulawesi Tengah 2025 di Palu, Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai 8,9 persen belum otomatis menyejahterakan rakyat.
Salah satu penyebabnya, menurut dia, uang yang beredar dari sektor industri besar tidak bertahan lama di daerah.
“Setiap bulan, Rp300 miliar dari industri beredar di daerah, tapi hanya bertahan tujuh hari karena tidak ada ekosistem ekonomi yang menahan uang itu. Belanja dan rekreasi justru dilakukan di luar provinsi,” ungkapnya.
Baca Juga: Mendagri: BUMD Butuh Pemimpin Daerah yang Inovatif dan Pengawasan Ketat
Anwar Hafid berharap BUMD Pangan tidak hanya mengendalikan harga, tetapi juga menjadi instrumen distribusi pangan antarwilayah dan penguatan ekonomi lokal.
“Kalau ekosistem pangan kita kuat, uang akan berputar di sini, rakyat akan lebih sejahtera,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
