JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pemerintahan dalam mendukung dan mengawal berbagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pembangunan perumahan hingga pengendalian inflasi daerah.
“Peran Kemendagri menjadi sangat-sangat penting, hampir di semua program tersebut. Karena apa? Karena Kemendagri terutama dalam peran sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Karena semua program ini pasti terkait dengan pemerintahan daerah,” ujar Tito saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional HUT ke-80 Republik Indonesia dan Kemendagri bertajuk “Kemendagri Berbakti untuk Negeri” di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Baca Juga: Kemendagri Dorong Daerah Aktif Operasionalkan Kopdeskel Merah Putih
Salah satu program besar yang dikawal Kemendagri adalah penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk mempercepatnya, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
SKB tersebut, mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang kemudian ditindaklanjuti seluruh Pemda dengan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
“Peran Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali dalam rangka untuk mendukung program Presiden. Dan juga untuk secara umum untuk kemajuan bangsa Indonesia,” tegas Tito.
Kemendagri juga dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dukungan ini berfokus pada koordinasi dengan Pemda agar program berjalan optimal.
“Ada program-program lain, saya kira banyak sekali, program Sekolah Rakyat, program untuk masyarakat, anak-anak yang kurang mampu, dalam bentuk boarding school, kemudian program Sekolah Unggulan Garuda. Ini yang kita kerjakan untuk membantu semua,” terang Mendagri.
Selain itu, Kemendagri juga berperan dalam percepatan implementasi e-government melalui Ditjen Dukcapil, Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), hingga komponen teknis lainnya.
Baca Juga: Kemendagri Ingatkan DPRD Agar Fokus Kawal Program Prioritas dalam APBD
Di sisi lain, Kemendagri terus aktif mengendalikan inflasi daerah dengan rutin menggelar rapat koordinasi mingguan bersama kementerian, lembaga, dan Pemda. Bahkan, tim khusus kerap diterjunkan ke daerah yang inflasinya dinilai tinggi.
“Sekarang kita juga akan berkontribusi di pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan angka-pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat tergantung dari angka lokal,” jelasnya.
Baca berita lainnya di Google News
