Sekprov Novalina Tekankan Koordinasi dalam Penyediaan Tanah SPPG di Sulteng

PALU, theopini.idSekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, Novalina, M.M., menyoroti persoalan koordinasi dan akses informasi dalam upaya percepatan penyediaan tanah, untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Koordinasi adalah kuncinya. Kita optimalkan kerja berjejaring, contohnya dari Koperasi Desa Merah Putih yang bisa terbentuk hanya dalam waktu satu bulan,” tegas Novalina dalam pertemuan bersama tim Kemendagri, Kementerian PU, koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemda kabupaten/kota di Kota Palu, Selasa, 19 Agustus 2025.

Baca Juga: Menteri Dody Terima Kunjungan Badan Bank Tanah, Jajaki Peluang Pemanfaatan Lahan

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ, setiap Pemerintah Daerah (Pemda) diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah untuk pembangunan SPPG.

Namun, sejumlah kendala muncul di lapangan, seperti perbedaan karakteristik wilayah, keterbatasan sarana prasarana, hingga masalah administrasi karena lahan usulan harus berstatus sertifikat.

“Kami menerima keluhan dari kabupaten/kota, salah satunya ada lokasi yang memenuhi syarat tetapi sudah menjadi dapur mitra penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini membuat pilihan lahan semakin terbatas,” jelasnya.

Novalina juga menyoroti pola komunikasi yang selama ini berjalan langsung antara BGN dan kabupaten/kota tanpa melibatkan pemerintah provinsi.

Menurutnya, hal ini membuat provinsi tidak memiliki informasi lengkap terkait usulan yang sudah disetujui.

“Dari sekian usulan kabupaten/kota, kami provinsi belum mendapat informasi berapa yang sudah di-approve. Dengan akses data yang jelas, kami bisa memastikan sinkronisasi dan mengarahkan daerah mencari lokasi alternatif bila lahannya sudah terpakai,” terangnya.

Baca Juga: Kemendagri Kawal Program Strategis, Dari Rumah Subsidi hingga Makan Bergizi Gratis

Ia menegaskan, Pemprov Sulawesi Tengah tetap mendukung penuh program ini meski ada sejumlah catatan penting.

“Kami sangat mendukung penuh program ini walau dengan sejumlah catatan, terutama terkait koordinasi dan (akses) informasi. Ini yang harus segera dibenahi,” pungkas Novalina.

Baca berita lainnya di Google News

Komentar