PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), membuka peluang untuk mengadopsi pendekatan Reflective Structured Dialogue (RSD) sebagai pola baru dalam penanganan konflik.
Pendekatan ini, dinilai mampu menjembatani perbedaan perspektif dan memperkuat imunitas sosial masyarakat.
Baca Juga: Logistik Jadi Strategi Pemprov Sulteng Tarik Investasi dan Percepat Pertumbuhan
“Aspek terpenting dari RSD adalah kemampuannya menyelesaikan konflik secara inklusif. Kita memiliki Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, hingga Satgas Tambang. Pola RSD ini bisa diterapkan dalam mekanisme mediasi di satgas-satgas tersebut,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulawesi Tengah, Fahrudin Yambas, saat membuka Forum Pembelajaran RSD di Palu, Jum’at, 29 Agustus 2025.
Ia juga mengingatkan, agar pengalaman pahit konflik di Kabupaten Poso tidak kembali terulang. Menurutnya, pemulihan korban harus dipandang sebagai proses bermartabat, bukan sekadar penyaluran bantuan.
“Luka bisa disembuhkan, trauma bisa dipulihkan, dan masa depan bisa dibangun kembali selama ada niat dan kerjasama,” tegasnya.
Baca Juga: Legalisasi Tambang Rakyat Didorong, Kelestarian Alam Dipertaruhkan
Dari pihak penyelenggara, Manajer Inovasi Desain dan Monitoring Evaluasi, Yayasan AMAN Indonesia, Gufran menekankan, RSD bukan hanya metode dialog, melainkan juga model pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
“Pemulihan trauma bagi penyintas kekerasan di Lembantongoa, Sigi, pada 2020 telah menggunakan RSD. Pengalaman itu yang kini dibagikan sebagai pembelajaran agar masyarakat lebih tangguh dan harmonis,” jelasnya.
Baca berita lainnya di Google News
