JAKARTA, theopini.id — Pemerintah Daerah (Parimo) Parigi Moutong (Parimo), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pelaku usaha tambak udang, menyatukan langkah untuk membangun ekosistem budidaya udang vaname yang berdaya saing dan berorientasi ekspor.
Komitmen ini, mengemuka dalam audiensi strategis di Gedung Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dihadiri langsung oleh Bupati Parimo, H Erwin Burase, di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Baca Juga: 9 Usaha Tambak Udang Masuk Daftar Pengawasan DLH Parimo
“Kabupaten Parimo memiliki garis pantai terpanjang di Sulawesi Tengah, mencapai 510 kilometer. Produksi tambak udang vaname kami terbesar di provinsi ini, namun kontribusinya terhadap PAD belum maksimal karena ekspor masih dilakukan lewat Makassar,” ujar Bupati Erwin.
Ia menekankan, pentingnya dukungan pusat untuk mengatasi berbagai kendala teknis dan kelembagaan, termasuk legalitas lahan eks HBU KKP di Tinombo Selatan, keterbatasan infrastruktur, dan belum tersedianya laboratorium uji residu.
“Kami berharap dukungan penuh dari KKP agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan secara legal dan produktif bagi masyarakat,” kata dia.
Dengan tata kelola yang sesuai regulasi nasional, ia menegaskan, Kabupaten Parimo siap menjadi pengungkit ekonomi daerah, sekaligus kontributor ketahanan pangan nasional.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menyambut baik semangat kolaborasi tersebut dan menegaskan bahwa udang vaname merupakan komoditas strategis nasional yang harus dikelola dengan standar internasional.
“KKP memastikan sistem produksi dan ekspor berjalan sesuai standar internasional, agar Indonesia tidak hanya kuat secara kuantitas, tetapi juga berdaya saing di pasar global,” ujar Tb. Haeru.
Ia juga menyoroti, pentingnya laboratorium mutu di daerah penghasil utama udang, termasuk Kabupaten Parimo sebagai syarat ekspor ke pasar Eropa yang semakin ketat.
“Meski dana dekonsentrasi kini tidak tersedia, KKP siap berkolaborasi agar proses uji laboratorium tetap berjalan. Kami ingin setiap daerah memiliki daya saing ekspor yang sehat,” imbuhnya.
Selain aspek teknis, Dirjen Haeru menekankan, pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar investasi sektor perikanan tidak menimbulkan distorsi atau konflik kepentingan.
“Investasi yang produktif harus taat regulasi dan berpihak pada masyarakat pesisir. Peningkatan PAD harus berjalan beriring dengan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
KKP juga membuka peluang menjadikan Kabupaten Parimo, sebagai kawasan prioritas dalam program strategis nasional budidaya udang, jika kesiapan teknis dan kelembagaannya terus diperkuat.
“Kami akan pertimbangkan Kabupaten Parimo sebagai daerah prioritas di Sulawesi Tengah, apabila seluruh syarat teknis dan tata kelola sudah terpenuhi,” ungkapnya.
Baca Juga: Pabrik Minyak Goreng Tutup, Tambak Udang Merugikan: DPRD Parimo Desak Solusi
Kehadiran para pelaku usaha tambak udang seperti PT Parigi Akuakultura Prima, PT Esaputlii Prakarsa Utama, PT Sinergi Usaha Makmur, dan PT Graha Tambak Pinotu, menunjukkan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam membangun industri perikanan yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
Melalui sinergi ini, Kabupaten Parimo semakin meneguhkan posisinya sebagai pusat produksi udang vaname terbesar di Sulawesi Tengah, sekaligus motor pertumbuhan ekonomi pesisir dan pilar penting dalam ketahanan pangan nasional.
Baca berita lainnya di Google News
