SUMEDANG, theopini.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyoroti masih lambatnya penyerapan anggaran di sejumlah pemerintah daerah.
“Banyak daerah yang punya pendapatan tinggi, tapi tidak mampu membelanjakan dengan optimal. Ini harus menjadi perhatian, karena belanja pemerintah adalah motor penggerak ekonomi,” tegas Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Sumedang, Senin, 27 Oktober 2025.
Baca Juga: Bupati Banggai Ingatkan Serapan Anggaran Lambat, Dana Transfer Bisa Terpotong
Ia menjelaskan, masih lemahnya serapan APBD di sejumlah daerah menunjukkan belum maksimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan di tingkat daerah.
Menurutnya, Sekda memiliki peran vital sebagai pengendali ritme birokrasi, sementara Bappeda berperan dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan sinkron dengan kebutuhan masyarakat.
“Belanja yang tinggi bukan sekadar soal angka, tapi cermin dari koordinasi yang baik antara kepala daerah dan perangkatnya. Kalau belanja lambat, berarti koordinasi dan kontrolnya lemah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, realisasi anggaran yang rendah berdampak langsung pada laju ekonomi daerah. Belanja pemerintah, berperan besar dalam menjaga sirkulasi uang, memperkuat daya beli masyarakat, dan menghidupkan sektor swasta.
Karena itu, Tito meminta Pemda mempercepat pelaksanaan program yang sudah direncanakan tanpa menunggu akhir tahun anggaran.
Selain menyoroti penyerapan APBD, Mendagri juga menyinggung dinamika pengelolaan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar skema TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kinerja realisasi anggaran setiap daerah.
“Kalau serapan lambat, bukan hanya program yang terhambat, tapi juga kepercayaan pusat bisa berkurang. Maka saya minta daerah berani melakukan evaluasi, perbaiki sistem perencanaan, dan dorong belanja yang produktif,” kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi pada pos anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas dan rapat, serta fokus menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.
Baca Juga: Anwar Hafid Dorong Percepatan Ekonomi Lewat Penyerapan Anggaran Daerah
Ia mencontohkan, daerah bisa meniru langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka ekspor hortikultura ke Singapura sebagai bentuk inovasi peningkatan pendapatan daerah.
“Kalau pendapatan naik tapi belanja tetap lambat, pertumbuhan tidak akan terasa. Kuncinya ada di eksekusi dan koordinasi di lapangan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
