PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), mempercepat langkah pembenahan tata kelola keuangan daerah melalui pertemuan Bupati H Erwin Burase dengan Kepala BPKP RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP, Selasa, 24 Februari 2026.
Pertemuan di ruang kerja bupati itu, difokuskan pada percepatan tindak lanjut temuan pemeriksaan serta penguatan efisiensi anggaran.
“Kita tidak ingin jatuh di lubang yang sama setiap tahun. Temuan yang ada harus segera kita perbaiki agar ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan akuntabel,” tegas Bupati Erwin Burase.
Penegasan tanggung jawab kepala daerah terhadap tindak lanjut hasil pengawasan kembali disampaikan dalam forum tersebut.
Seluruh perangkat daerah diminta serius menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan, sehingga perbaikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporan keuangan.
“Pembenahan tidak boleh berhenti pada administrasi semata. Perencanaan harus diperbaiki, pelaksanaan harus diawasi, dan pelaporan harus transparan serta terukur,” ujarnya.
Selain percepatan penyelesaian temuan, strategi efisiensi anggaran turut menjadi pembahasan utama. Optimalisasi belanja daerah dan penajaman prioritas program dinilai perlu dilakukan agar anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang belum memberikan hasil signifikan.
“Program yang tidak berdampak signifikan perlu ditinjau kembali agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran,” tegas Bupati Erwin.
Sementara itu, Kepala BPKP RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Menurutnya, pengawasan yang kuat dan perencanaan yang matang akan meminimalkan potensi kesalahan berulang.
“Peran kami bukan semata menemukan kekurangan, tetapi juga melakukan pendampingan agar tata kelola keuangan daerah semakin efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Ruang konsultasi dan koordinasi berkelanjutan pun disepakati, untuk terus dibuka antara pemerintah daerah dan BPKP.
Dengan langkah tersebut, setiap rekomendasi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara maksimal, sehingga pengelolaan anggaran semakin efisien, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
