PALU, theopini.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah 2026, menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan dan memastikan perencanaan pembangunan berjalan terintegrasi lintas daerah.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri, kepala desa, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur, tanpa arah yang terintegrasi,” tegas Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid di Kota Palu, Senin, 27 April 2026.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan penyelarasan program antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa, agar pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Ia menegaskan, tanpa perencanaan yang terintegrasi, berbagai program yang dijalankan berpotensi tidak tepat sasaran, meskipun anggaran yang digelontorkan tergolong besar.
Selain itu, Gubernur Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya keselarasan antara kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui Asta Cita, serta visi daerah “Sulteng Nambaso” dan program strategis seperti Berani Cerdas.
Dalam forum tersebut, isu kemiskinan tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Gubernur menyebut, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, harus lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengesampingkan perbedaan latar belakang politik, dan bersatu dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu. Bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, ia menegaskan keduanya merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi negara, termasuk melalui perluasan akses pendidikan hingga kebijakan wajib belajar 13 tahun serta jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Sebagai target jangka menengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan kolaboratif.
Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh pihak menjadikan Musrenbang sebagai ruang konsolidasi untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
