PARIMO, theopini.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase mengakui, tantangan mutu pendidikan di daerahnya masih kompleks, mencakup tingginya angka anak tidak sekolah, keterbatasan infrastruktur, hingga akses pendidikan di wilayah terpencil.
“Kemarin pertemuan di provinsi, disebutkan bahwa Kabupaten Parimo tertinggi anak tidak sekolahnya, kurang lebih 13 ribu,” ungkap Erwin Burase usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Bupati Parimo, Sabtu, 2 Mei 2026.
Ia menjelaskan, meskipun sektor pendidikan Parimo menunjukkan tren positif pada 2025, persoalan anak tidak sekolah tetap menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah yang harus segera dituntaskan.
“Jangan kita terima begitu saja data tanpa kita cek. Orangnya siapa, di mana, supaya tepat sasaran dan kita tahu apa yang harus dilakukan,” tegasnya.
Menurutnya, sebaran anak tidak sekolah yang mencapai lebih dari 13 ribu tersebut, banyak ditemukan di wilayah terpencil seperti Kecamatan Tinombo, Tomini, dan Palasa.
“Desa-desa terpencil di Kabupaten Parimo itu belum memiliki akses internet. Kondisinya sangat memprihatinkan dan sebagian besar belum tersentuh bantuan, baik perumahan guru, kepala sekolah maupun ruang-ruang belajar,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemda Parimo terus berupaya mencari solusi, termasuk melobi anggaran ke pemerintah pusat dan provinsi, khususnya untuk program revitalisasi sekolah dan penguatan fasilitas pendidikan.
“Upaya melobi anggaran masih terus dilakukan, seperti pengusulan penambahan program revitalisasi sekolah dan terutama pembelajaran digitalisasi,” katanya.
Selain infrastruktur pendidikan, akses siswa menuju sekolah juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tahun ini, Pemda Parimo mendapat dukungan dari Kodam XIII/Merdeka melalui program pembangunan Jembatan Garuda.
“Sudah dibangun dua unit di Kabupaten Parimo. Pak Pangdam bilang ada beberapa unit lagi yang bisa diturunkan, makanya saya sudah perintahkan Dinas PUPRP dan Bappelitbangda untuk mengusulkan data desa yang membutuhkan jembatan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemda Parimo juga telah mengusulkan ke pemerintah pusat terkait penyediaan fasilitas rumah, kendaraan, dan insentif bagi guru di daerah terpencil. Namun, kendala muncul karena sejumlah desa telah berstatus desa mandiri.
“Kemendikdasmen sarankan untuk turunkan status desanya, karena anggaran mereka siap. Daerah kita masih membutuhkan dana itu. Makanya, saya minta ke Dinas PMD untuk mempelajari kembali apakah mungkin bisa menurunkan status agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat atau ada solusi lain,” ujarnya.
Sebagai solusi sementara, ia mengaku akan mengupayakan alokasi anggaran daerah untuk insentif guru terpencil, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah.
“Semoga tahun depan kita sudah bisa anggarkan, karena saat ini kondisi anggaran daerah masih belum memungkinkan,” imbuhnya.
Momentum Hardiknas 2026, kata dia, menjadi refleksi bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Baca selengkapnya di Google News
