PARIMO, theopini.id — Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase menegaskan, pentingnya penentuan program prioritas di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Pelaksanaan rapat kerja langsung ini telah direncanakan sejak awal pelantikan. Dengan melibatkan seluruh OPD, stakeholder bersama pemerintah kecamatan hingga desa, dan akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Parimo,” ujar Erwin Burase dalam sambutannya saat menghadiri rapat kerja pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurutnya, rapat kerja tersebut menjadi forum untuk menyerap langsung aspirasi pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus menyinkronkan kebutuhan lapangan dengan hasil Musrenbang dan reses DPRD Parimo.
Ia mengatakan, kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Kecamatan Taopa dan Moutong sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memetakan persoalan prioritas di masing-masing wilayah.
Erwin mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak hingga ke tingkat desa.
“Sudah tidak seperti dulu. Kabupaten juga begitu. APBD kena efisiensi, begitu juga dengan dana desa. Bahkan informasinya tahun depan akan dilakukan efisiensi lagi,” katanya.
Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran pemerintah tetap optimistis dan mampu menyiasati kondisi tersebut, dengan perencanaan yang matang dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran merupakan kebijakan pemerintah pusat yang nantinya akan dikembalikan ke daerah, melalui berbagai program nasional sesuai asta cita Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Hanya saja daerah kesulitan merealisasikan kegiatan fisik. Apalagi daerah saat ini dibebankan dengan gaji PPPK,” ungkapnya.
Karena itu, kata dia, penggunaan anggaran daerah yang terbatas harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian serius, seperti jembatan rusak, normalisasi sungai, abrasi pantai, hingga perbaikan jalan.
“Kalau melihat kondisi anggaran daerah, sudah hampir dipastikan kita tidak bisa membangun lagi,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, Pemda Parimo juga menghadapi tantangan pembiayaan sejumlah program prioritas daerah, seperti ambulans gratis, pengantaran jenazah gratis, seragam sekolah gratis, hingga pembagian gas LPG gratis.
Erwin juga menyoroti tingginya beban anggaran BPJS Kesehatan yang setiap tahun mencapai lebih dari Rp21 miliar untuk mendukung program BERANI Sehat.
“Ini bagian dari upaya merealisasikan janji saya juga saat kampanye, agar tidak ada lagi pungutan bagi masyarakat yang akan berobat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Erwin turut menyinggung rendahnya capaian pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Parimo. Dari target 170 desa, baru 29 desa yang merealisasikan program tersebut.
Ia menyebut, salah satu kendala utama di tingkat desa adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan koperasi karena sebagian desa belum memiliki aset seluas 1.000 meter persegi.
“Saya harapkan ini menjadi prioritas bersama. Karena bukan hanya bangunan gedung saja yang disiapkan, tetapi juga akan ada bantuan kendaraan operasional,” katanya.
Ia optimistis, jika rapat kerja seperti itu rutin dilakukan dan seluruh persoalan prioritas dibahas bersama lintas OPD dan pemerintah desa, maka berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara bertahap.
“Karena langsung ditinjau kepala OPD-nya dan didiskusikan untuk segera mendapatkan solusi bersama. Apa yang menjadi kewenangan kabupaten akan ditindaklanjuti, sedangkan kewenangan pusat dan provinsi akan diusulkan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
