PALU, theopini.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, menggenjot program Palu Mantap Pangan dengan memanfaatkan lahan terbatas milik masyarakat untuk menjaga pasokan komoditas pangan tetap tersedia di pasar.
Program tersebut, diarahkan bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga mengatur waktu panen dan distribusi agar pasokan tidak terputus. Langkah ini, menjadi bagian dari upaya Pemkot Palu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
“Kami pastikan bahwa program ini berjalan, sehingga supply untuk memenuhi demand di pasar itu bisa stabil,” kata Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid saat berkunjung ke Kabupaten Parimo, Sabtu, 5 September 2026.
Ia mengatakan, pemerintah menargetkan pengembangan satu hektare lahan untuk satu komoditas di setiap kelurahan.
Saat ini, lima komoditas dikembangkan di sembilan kelurahan dari total 46 kelurahan di Kota Palu. Dengan skema tersebut, setiap komoditas diproyeksikan memiliki luasan tanam sekitar sembilan hektare secara akumulatif.
Menurutnya, program tersebut memiliki tantangan karena Kota Palu bukan daerah yang berkarakter sebagai wilayah pertanian dan perkebunan. Mayoritas masyarakat juga tidak berprofesi sebagai petani atau pekebun.
Karena itu, Pemkot Palu terus mengevaluasi pola pendampingan agar pekarangan dan ruang terbatas masyarakat tetap dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan komoditas pangan.
“Alhamdulillah, sementara berprogres. Target kita kan per kelurahan itu satu hektar untuk satu komoditas,” ujarnya.
Dalam program tersebut, pemerintah bertindak sebagai mediator dan fasilitator. Dukungan diberikan melalui pendampingan penyuluh serta penyediaan bibit dan pupuk.
Pemerintah tidak menjadi pembeli atau offtaker hasil produksi masyarakat. Namun, Pemkot Palu memastikan komoditas yang dihasilkan dapat terserap dan masuk ke pasar di wilayah tersebut.
Untuk menjaga kesinambungan pasokan, produksi setiap lokasi akan didata dan dipantau, termasuk waktu panennya.
Data tersebut, kemudian diakumulasikan untuk mengetahui volume produksi yang tersedia, sekaligus mengatur distribusinya ke pasar.
“Semua terdata. Sehingga waktu panen dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan, sudah ditetapkan, terpantau, sehingga nanti dinas juga bisa memastikan masa panen dari setiap spot-spot itu nanti sudah terakumulatif, jumlahnya berapa, sehingga nanti bisa masuk di pasar-pasar,” katanya.
Hadianto mengatakan, pengaturan tersebut penting agar pasokan tidak hanya melimpah pada satu periode, kemudian kosong pada periode berikutnya.
“Jangan sampai misalnya bulan ini lancar masuk, kemudian bulan depan tidak. Kita tidak boleh seperti itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak mengambil keuntungan dari hasil produksi masyarakat. Dukungan pupuk dan pendampingan diberikan untuk membantu masyarakat menghasilkan komoditas pangan.
Meski demikian, Hadianto meminta hasil produksi tetap dijual dengan harga kompetitif, dan memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Menurutnya, harga tersebut dapat ditekan karena masyarakat tidak menanggung sejumlah biaya produksi dan distribusi yang biasanya muncul dalam rantai pasok.
“Tidak ada biaya transportasi, biaya pupuk tidak ada, ini tidak ada. Sehingga harus bisa kompetitif,” ujarnya.
Dari hasil evaluasi, luasan lahan yang dimanfaatkan masyarakat masih bervariasi. Sebagian telah mencapai satu hektare, sementara lainnya baru sekitar setengah hektare.
Hadianto menilai kondisi tersebut masih wajar karena program Palu Mantap Pangan relatif baru. Selain itu, sebagian masyarakat belum memiliki keterampilan bertani.
“Karena ini program baru. Apalagi tadi itu kan skill-nya memang bukan di situ (petani). Yang harus dipastikan, bagaimana ke depan, pendampingan semakin baik, semakin kuat,” katanya.
Pemkot Palu juga menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi lahan. Kandungan unsur hara tanah menjadi salah satu pertimbangan, sebelum menentukan komoditas yang akan dikembangkan.
Kebutuhan air setiap tanaman yang berbeda, juga menjadi pertimbangan agar komoditas yang ditanam sesuai dengan karakteristik lahan.
“Sekaligus juga mengukur unsur hara tanah. Nilai soil-nya itu cukup untuk tanaman A, tanaman B, tanaman C. Jangan sampai tidak,” ujarnya.
Hadianto berharap program tersebut mampu mengoptimalkan ruang terbatas masyarakat, sekaligus memperkuat ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga komoditas di Kota Palu.
“Yang ingin dijaga oleh Pemerintah Kota Palu itu adalah pertama bagaimana menjaga inflasi daerah, kemudian bagaimana mendorong masyarakat membuka ruang potensi penerimaan daerah, dalam ruang sekecil apapun,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
