MAKASSAR, theopini.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengantisipasi dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pasokan dan harga pangan, menyusul meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk dapur MBG di daerah tersebut.
“Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” ujar Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Anggaran Program MBG di Balai Kota Makassar, Rabu, 9 September 2026.
Menurutnya, tingginya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG berpotensi meningkatkan penyerapan komoditas di pasar. Kondisi tersebut, perlu diantisipasi agar pelaksanaan program tidak ikut mendorong kenaikan harga.
Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, Pemkot Makassar mendorong masyarakat di sekitar lokasi dapur MBG mengambil peran sebagai pemasok bahan pangan melalui program urban farming.
“Jadi kita dorong masyarakat di sekitar dapur-dapur MBG untuk bisa mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan pangan melalui urban farming,” katanya.
Selain menjaga pasokan pangan, Pemkot Makassar juga memperhatikan tata kelola pelaksanaan MBG, termasuk pemenuhan perizinan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyelenggara.
“Posisi kami memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya harus menjadi perhatian bagi MBG yang ada,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan, pentingnya ketepatan data penerima manfaat agar program menyasar kelompok yang membutuhkan. Penerima MBG di Makassar tidak hanya anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Munafri mengatakan karakteristik wilayah Makassar juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Selain wilayah perkotaan, Makassar memiliki kawasan kepulauan yang aksesnya dipengaruhi kondisi musim.
“Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Hal tersebut, disampaikan Munafri saat menyambut kunjungan Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, bersama jajaran untuk membahas tata kelola anggaran dan pelaksanaan MBG di Kota Makassar.
Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha mengatakan, kunjungan KPK bertujuan menghimpun masukan pemerintah daerah terkait pelaksanaan MBG, termasuk berbagai persoalan dan hambatan di lapangan.
“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” katanya.
Masukan tersebut, akan menjadi bahan KPK dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait dukungan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam menjalankan program MBG.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
