PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mencatat 25 kasus kematian ibu dan 190 kasus kematian anak di bawah usia lima tahun sejak 2024 hingga Agustus 2026.
Data tersebut, menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
“Setiap kematian ibu dan anak merupakan kehilangan besar bagi keluarga maupun daerah. Karena itu, upaya penurunan angka kematian ibu dan anak membutuhkan perhatian dan kerja bersama,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Krisdariadi Ponco Nugroho, saat membacakan sambutan Bupati Parimo pada Lokakarya I Penyusunan RAD Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak di Parigi, Senin, 2 November 2026.
Ia mengatakan, jumlah kematian ibu di Parimo pada 2024 sebanyak sembilan kasus, meningkat menjadi 10 kasus pada 2025. Hingga Agustus 2026, tercatat enam kasus kematian ibu.
Jumlah tersebut, tercatat di tengah angka kelahiran hidup sebanyak 6.563 pada 2024 dan 6.376 pada 2025. Rasio kematian ibu juga meningkat dari 137,1 per 100.000 kelahiran hidup pada 2024 menjadi 156,8 per 100.000 kelahiran hidup pada 2025.
Selain kematian ibu, angka kematian neonatal juga meningkat. Pada 2024 tercatat 54 kasus, kemudian naik menjadi 70 kasus pada 2025.
Dari total 190 kasus kematian anak di bawah usia lima tahun selama 2024 hingga Agustus 2026, sekitar 86 persen terjadi pada masa neonatal atau 28 hari pertama setelah kelahiran.
Sementara itu, proporsi kematian bayi yang terjadi pada masa neonatal mencapai 91,5 persen pada 2024 dan 89,7 persen pada 2025.
Data tersebut, menunjukkan masa persalinan hingga beberapa minggu pertama setelah kelahiran merupakan periode kritis bagi keselamatan ibu dan anak.
“Sebagian besar kematian sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, sistem rujukan yang cepat, serta kesiapan keluarga,” ungkapnya.
Dalam sambutan tersebut, ia juga menyoroti perubahan waktu terjadinya kematian ibu. Pada 2025, sebagian besar kasus terjadi selama masa kehamilan. Namun, hingga Agustus 2026, kematian ibu lebih banyak terjadi setelah persalinan atau pada masa nifas.
Dari sisi pelayanan kesehatan, cakupan kunjungan neonatal lengkap telah mencapai 96,4 persen pada 2025. Namun, capaian tersebut belum diikuti penurunan angka kematian neonatal.
Persalinan di fasilitas kesehatan juga baru mencapai 66,9 persen, masih di bawah target 95 persen. Sementara itu, cakupan imunisasi dasar lengkap menurun dari 81,4 persen menjadi 71 persen.
Dalam paparan tersebut juga disampaikan bahwa delapan dari 24 puskesmas belum memiliki fungsi layanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar atau PONED. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Menurutnya, tingginya cakupan pelayanan belum tentu mencerminkan kualitas layanan yang memadai.
Karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan, kesiapan fasilitas, sistem rujukan, serta dukungan keluarga sejak masa kehamilan hingga setelah persalinan.
Secara nasional, berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, rasio kematian ibu tercatat 189 per 100.000 kelahiran hidup.
Sementara itu, angka kematian neonatal sebesar 9,30, kematian bayi 16,85, dan kematian balita 19,83 per 1.000 kelahiran hidup.
Dalam paparan tersebut juga disebutkan bahwa berdasarkan perkembangan data lima tahun terakhir, angka kematian ibu menurun menjadi 144, angka kematian bayi menjadi 14,12, dan angka kematian balita menjadi 16,38.
Adapun di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang diterbitkan BPS pada 2023 mencatat rasio kematian ibu sebesar 264 per 100.000 kelahiran hidup.
Angka tersebut, berada di atas rata-rata nasional sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup dan menempatkan Sulawesi Tengah dalam kelompok 10 provinsi dengan rasio kematian ibu tertinggi.
Dari sisi kebijakan, penyusunan RAD Penurunan Kematian Ibu dan Anak mengacu pada arah pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta kerangka nasional percepatan penurunan kematian ibu dan anak 2026–2030.
Di tingkat daerah, upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Parimo dalam RPJMD 2025–2029, yakni “Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa”.
Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian dari misi pembangunan tersebut. Pelaksanaannya juga perlu didukung melalui penguatan implementasi Peraturan Bupati Parimo Nomor 71 Tahun 2022.
Melalui lokakarya tersebut, pemerintah daerah berharap dapat mengidentifikasi penyebab kematian ibu dan anak, memetakan persoalan strategis, serta merumuskan langkah intervensi yang lebih terarah dengan melibatkan berbagai sektor.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat memetakan penyebab dan isu strategis sebagai dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Parimo,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
