BOGOR, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah mengaktifkan Satgas Pangan, untuk mengendalikan harga pangan yang turut terdampak akibat pandemi dan konflik global Ukraina-Rusia.
“Konflik ini berdampak terhadap pola penawaran dan permintaan logistik, utamanya bahan pangan,” ungkap Tito Karnavian, di Bogor, Sabtu, 18 Juni 2022.
Baca Juga : Rakor Lintas Kementerian/Lembaga Bahas Pengendalian Harga Pangan
Hal itu diungkapkan Mendagri saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu.
Menurut dia, daerah telah memiliki Satgas Pangan yang diketuai oleh sekretaris daerah (Sekda). Kepala daerah berperan sebagai pembina dan penanggung jawab atas keberadaan Satgas Pangan tersebut.
Sekda, kata dia, setiap hari harus mengecek harga komoditas bahan pangan pokok. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, yang bila tak terpenuhi akan berdampak ke persoalan lainnya.
“Tolong rekan-rekan (kepala daerah) betul-betul aktifkan Satgas Pangan,” ucapnya.
Kemungkinan kenaikan harga bahan pokok, diakibatkan oleh dua faktor, yakni kurangnya suplai atau macetnya distribusi.
Apabila kenaikan tersebut akibat suplainya kurang, maka Satgas Pangan harus mencari penyuplai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan daerah lain.
Tito mengaku mengetahui ada beberapa daerah yang memenuhi kekurangan bahan pangannya dengan mengambil dari daerah lain yang produksinya melimpah. Karena itu, daerah perlu menangkap peluang kerja sama tersebut dalam memenuhi berbagai kebutuhan bahan pangan.
“Nah ini tangkap segera penuhi suplai sehingga kebutuhan (bahan pangan) masyarakat cukup,” terangnya.
Baca Juga : Lonjakan Harga Pangan, Ketua DPR : Perlu Penyelesaian Komprehensif
Upaya pengendalian harga pangan juga penting dilakukan dalam mengatasi kebutuhan minyak goreng. Meski pemerintah pusat memiliki kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut, namun pemerintah daerah perlu turut bergerak dengan mengecek harga minyak goreng di pasaran.
“Yang bisa diatasi, atasi oleh kepala daerah, yang tak bisa diatasi oleh kepala daerah sampaikan kepada pemerintah pusat untuk bisa kita bantu,” ujarnya.
