PARIMO, theopini.id – Alokasi anggaran hingga lokasi pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Mosing, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, yang dinilai belum pasti menjadi sorotan sejumlah anggota legislatif, dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2022.
“Menurut kami di Komisi III DPRD pelaksanaan HPS ini belum pasti, karena legalitas formalnya belum tentu. Kalau ada, berarti ada SK-nya,” ungkap anggota DPRD Parimo, Sutoyo, saat rapat kerja Badan Anggaran (Banggar), Senin, 12 September 2022.
Baca Juga : 4 Event Digelar di Parimo, Mulai Oktober hingga Penghujung Tahun
Menurutnya, hal itu akan menghentikan pendistribusian anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang telah merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan HPS tersebut.
Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), kata dia, telah merencanakan pembangunan perbaikan jalan menuju lokasi kegiatan, landasan helikopter dan lokasi pemekaran.
“Artinya, bila kegiatan HPS itu belum tentu legalisanya bahwa kita sebagai tuan rumah, maka alokasi anggaran dalam APBD perubahan akan dipastikan berubah,” kata dia.
Sehingga, ia meminta DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak tergesah-gesah menyepakati finalisasi anggaran APBD perubahan 2022. Sebab pelaksanaan HPS tidak dilaksanakan di Kabupaten Parimo, akan terdapat sisa anggaran di sejumlah OPD.
“Itu baru satu OPD, belum yang lain. Kami juga di Komisi III merencanakan untuk mengkonsultasikan persoalan HPS ini,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Ketua Komisi III DPRD Parimo, Yusuf, SP. Ia mengatakan, pada Dinas PUPRP terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,2 miliar untuk kepentingan pelaksanaan HPS.
Dari total anggaran itu, sebesar Rp 1 miliar lebih dialokasikan untuk pembangunan rumah peristrahatan presiden, yang dibangun di lokasi bukan milik pemerintah. Sehingga, perlu dilakukan pembahasan kembali atas alokasi anggaran tersebut, agar tidak terjadi kesalahan.
“Saya kira itu perlu kita kaji,” tegasnya.
Berkaitan dengan pelaksanaan HPS, belum ada SK penetapan dari pemerintah pusat, tentang Kabupaten Parimo sebagai tuan rumah, selain surat Gubernur Sulawesi Tengah.
Olehnya, Banggar DPRD Parimo harus mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, tentang penetapan tuan rumah. Sehingga memperjelas pendistribusian anggaran di masing-masing OPD.
Baca Juga : Pemda Parimo Akan Promosikan Produk Pangan Lokal di HPS 2022
Apalagi, saat ini Dinas PUPRP membutuhkan dana sering sebesar Rp 800 juta lebih, untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 40 miliar.
“Harus diperjelas, di Parimo atau di Sigi? Karena saya dengar sendiri Bupati Sigi menelpon didepan saya, HPS di Sigi,” ujarnya.
