PARIMO, theopini.id – Tarif pemeriksaan kesehatan di RSUD Anuntaloko Parigi, Sulawesi Tengah, sebesar Rp1 juta lebih, yang diberlakukan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) jadi sorotan.
“Tarif ini sangat tinggi. Yang jadi perhatian saya, tes kejiwaan hampir mencapai Rp500 ribu. Sementara peserta yang lulus ini, bisa dipastikan kejiwaan mereka ini normal, karena tidak gampang untuk mengikuti tes CPNS dan PPPK itu,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Parimo, Muhammad Fadli, pada sidang paripurna, Kamis 30 Desember 2021.
Dia mengatakan, pemerintah daerah perlu mengkaji kembali besaran tarif pemeriksaan kesehatan yang diberlakukan kepada CPNS dan PPPK.
Apalagi, peserta PPPK tenaga guru rata-rata dinyatakan lulus setelah mengikuti seleksi ditahap ketiga, dan sebelumnya telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
“Beban pembiayaan mereka akan semakin bertambah dengan tarif itu. Sebaiknya Dinas Kesehatan Parimo, dan RSUD Anuntaloko Parigi bisa mengkaji kembali,” kata dia.
Di sisi lain kata dia, para peserta merupakan abdi daerah, yang sebelumnya telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebelum lulus sebagai PPPK.
Semestinya pemerintah memberikan penghargaan atas pengabdian mereka, dengan kebijakan keringan pembiayaan.
Ia pun meminta, jika hasil kajian pemerintah menilai tarif pemeriksaan kesehatan itu sangat besar, maka pihak RSUD Anuntaloko Parigi harus mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan sebagian peserta.
Sebagaimana dilakukan oleh Dinas Kesehatan Parimo, saat pemberlakuan tarif Rp100 ribu pada tes rapid antigen CPNS dan PPPK, beberapa waktu lalu.
“Pemeriksaan kesehatan ini sudah dilaksanakan dua hari terakhir. Pengembalian juga harus berlaku sama, jika hasil kajian dianggap tarif itu sangat besar,” pungkasnya.
Laporan : Novita Ramadhan
