Theopini.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, alokasikan anggaran penurunan Stunting pada 2022 menurun menjadi sebesar Rp 25 triliun, jika dibandingkan 2021 sebesar Rp 35 triliun.
“Disampaikan anggaran 2022 lebih rendah secara nominal, tapi yang perlu dicatat, anggaran kemarin kena refocusing karena Covid-19. Jadi praktis mengalami penyusutan,” jelas Muhadjir dalam konferensi pers terkait tindak lanjut Rapat Terbatas (Ratas) tentang konvergensi anggaran dalam percepatan penurunan Stunting secara virtual, dikutip dari Kompas.com, Kamis 20 Januari 2022.
Dia menekankan, penurunan anggaran tidak berpengaruh terhadap target penurunan Stunting secara tahunan, sebab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pelaksana akan meningkatkan kinerjanya.
“Di penanganan stunting tidak budget oriented, tapi lebih ke kinerja dan performa. Salah satu langkah Presiden mendelegasikan wewenang penanganan stunting secara khusus ke Kepala BKKBN lewat Perpres Nomor 72 tahun 2021,” jelasnya.
Dia menyebut, bukan lagi persoalan anggaran namun lebih kepada aspek penanganan, dan meningkatkan performance.
Diketahui, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan target penurunan prevalensi Stunting dari 24 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024. Artinya, setiap tahunnya target capaian penurunan Stunting sebesar 3 persen.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo pun mengatakan, optimistis bisa mencapai target penurunan Stunting sebesar 3 persen, dengan alokasi anggaran yang sebesar Rp25 triliun.
“Kami tetap optimis dengan anggaran Rp 25 triliun ini dengan refocusing, lebih fokus, lebih tepat sasaran,” pungkasnya.***
