PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
“Musrenbang tahun ini memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan penjabaran tahun ke lima atau tahun terakhir dari RPJMD Parimo periode 2019-2023. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan seluruh stakeholder dalam membangun daerah ini” ungkap Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai, di Parigi, Selasa 29 Maret 2022.
Hal itu disampaikan Wabup saat menyampaikan sambutannya dipembukaan Musrembang tingkat Kabupaten Parimo di aula Bappelidbangda, Selasa.
Dia mengatakan, berkaitan dengan kondisi saat ini dan perkiraan 2023, ada beberapa isu strategis serta permasalahan yang masih menjadi kendala dan tantangan.
Antara lain, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta angka kemiskinan yang cukup tinggi. Kemudian, pembangunan ekonomi daerah dari sektor pertanian masih berjalan lambat, sektor industri / UKM belum optimal dalam memberikan kontribusi pada kemajuan daerah.
“Selain itu, masih rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta tingkat kerawanan dan ketertiban di sebagian wilayah masih tinggi,” ujarnya.
Mengacu pada isu strategis dalam penyusunan RKPD 2023, ia meminta pimpinan dan aparatur sipil negara, perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka serta memiliki visi kedepan, terintegratif, dan inovatif.
Menurut dia, perangkat daerah juga harus mampu mengintegrasikan dan mensinergikan pembanguan lintas sektor secara terukur. Sehingga, penyelenggaraan pembangunan 2023 sebagai akhir periode RPJMD akan lebih terarah dan akuntabel.
“Serta, mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemda dan masyarakat Parimo secara tepat dan strategis,” kata Wabup.
Dia berhaarap, pelaksanaan Musrenbang menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders, dan dapat menyelaraskan rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan.
“Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas, efisiensi, transparan dalam pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2023,” pungkasnya.
